Opini

Reformasi Pendidikan Tinggi ala Jokowi

Rabu, 6 September 2017 00:02 WIB Penulis: Yonny Koesmaryono Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB

MI/PANCA SYURKANI

PEMIKIRAN Presiden Jokowi dalam Rapimnas Partai Hanura di Hotel Stone, Legian Badung, Bali, patut dicermati dan diapreasiasi (Detik.com, 4/8). Substansi pemikiran Presiden ialah pendidikan tinggi yang terlalu linier dan monoton hingga lamban merespons perubahan global. Presiden menyoroti program studi yang tidak beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Contoh kesuksesan Elon Musk, pendiri Space X, berhasil mengembangkan teknologi Hyperloop hingga mobil listrik bermerek Tesla bisa diteladani.

Presiden juga merespons perguruan tinggi yang juga tidak adaptif dan fleksibel merespons perubahan. Presiden juga menyoal tidak adanya fakultas human resources management, logistik, ritel, packaging, e-sport, animasi video, ritel, elektronika, dan green building. Kritik Presiden ini mestinya memicu pemangku kepentingan pendidikan tinggi untuk berpikir lebih jauh lagi soal gagasan reformasi pendidikan tinggi. Untuk merealisasikannya butuh pemikiran yang dalam dan komprehensif agar tidak terjebak dalam pragmatisme yang dapat menimbulkan kontroversi di kemudian hari.

Reformasi pendidikan
Reformasi pendidikan tinggi yang dikemukakan Presiden Jokowi memerlukan lompatan kuantum bersifat adaptif dan fleksibel. Globalisasi yang dibarengi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat dinamika ekonomi dunia dan hubungan sosial masyarakat dunia kian cair tanpa sekat-sekat. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi mengubah peta ekonomi dunia dan akses pada masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa secara singkat, mudah, dan murah.

Dalam pemahaman penulis, kritikan dan wacana Presiden setidaknya mengandung dua hal, pertama, perlu reformasi pendidikan tinggi yang bersifat adaptif dan fleksibel. Kedua, perlu kemampuan membangun kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang disinergikan dengan kondisi geopolitik, geostrategi, geografis, geokultural, dan geoekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kebijakan pembangunan nasionalnya. Artinya, proses pembelajaran pendidikan tinggi, mulai input hingga output-nya, harus adaptif dan bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional yang dapat berkontribusi dalam mempercepat upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Makanya, Presiden mengusulkan jurusan-jurusan yang lebih tajam merespons kebutuhan global. Harus dipahami agar jurusan yang spesifik dapat memberikan nilai tambah untuk melahirkan generasi bangsa yang berjiwa techno-social entrepreneurship dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 tanpa menihilkan nilai-nilai lokalitas.

Pemikiran reformasi pendidikan tinggi ini sesungguhnya bisa saja dikembangkan di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal, pertama, perubahan regulasi pendidikan tinggi yang menjadi payung hukum untuk menjamin kemampuan adaptasi dan fleksibilitas perguruan tinggi agar dapat mengembangkan jurusan atau program studi baru yang spesifik, yang dapat dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, perlunya memperhatikan posisi geografis RI sebagai negara kepulauan dengan keragaman potensi SDA, yang menjadi dasar pertimbangan pengembangan program studi yang adaptif. Misalnya, program studi logistik lebih dikembangkan di Indonesia bagian timur, program studi pengolahan hasil tambang minyak dan gas di wilayah Kalimantan dan Papua. Hingga mungkin, program studi teknologi industri garam yang dikembangkan sentra produksi garam. Sudah tentu, di wilayah RI lainnya bisa dikembangkan program studi seperti human resources management, logistik, ritel, packaging, e-sport, dan green building.

Ketiga, diperlukan dukungan kebijakan dan politik anggaran yang mengubah cara pandang dan proses pendidikan tinggi di RI. Sejarah mencatat berdirinya berbagai universitas di Indonesia memiliki latar belakang dan pertimbangan tersendiri secara ekonomi politik, geografis, hingga sumber daya. Umpamanya, IPB berdiri di Bogor karena daerah itu memiliki sejarah panjang terkait dengan pengembangan pertanian dan perkebunan semenjak zaman kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka.

Begitu pula ITB yang memiliki akar historis sebagai sekolah tinggi teknik era kolonial. UI pun sejatinya merupakan Sekolah Kedokteran Stovia dan dulunya jadi induk beberapa perguruan tinggi besar di Indonesia lalu kemudian berdiri sendiri dengan spesifikasi keilmuan tersendiri seperti ITB dan IPB. Perubahan semacam ini terjadi periode 1950 hingga 1970-an yang melahirkan juga beberapa perguruan tinggi lain yang menggunakan cara pandang dan perubahan di masa itu.

Sepertinya Presiden Jokowi ingin mengatakan cara pandang dan perubahan masa silam mesti diubah dengan cara pandang yang kekinian. Perubahan kekinian yang makin kompleks dalam seluruh ranah kehidupan (sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi) otomatis memengaruhi cara pandang pendidikan tinggi itu sendiri. Jadi, Presiden Jokowi ingin menegaskan pendidikan Indonesia juga mesti adaptif dan fleksibel dengan perubahan cepat itu sehingga tidak ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara maju.

Keempat, penting adanya dukungan infrastruktur untuk menopang reformasi pendidikan tinggi, baik yang bersifat soft infrastructure maupun hard infrastructure.

Tindak lanjut
Gagasan Presiden Jokowi ini bukanlah hal yang tabu untuk dikembangkan bagi kemajuan pendidikan tinggi Indonesia. Pasti membutuhkan pemikiran dan kajian mendalam dari seluruh pelaku dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi karena akan mengubah secara total kemapanan yang sudah berlangsung puluhan tahun sejak Indonesia merdeka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis usulkan agar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu melakukan telaah yang menghadirkan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi untuk mendalami ide dan wacana tersebut agar kita menjadi lebih kompetitif di dunia.

Komentar