Jeda

Konsumen Harus Lebih Kritis

Ahad, 3 September 2017 12:15 WIB Penulis:

AFP/BAY ISMOYO

MASALAH perlindungan konsumen dewasa ini masih terus dibicarakan di Tanah Air. Pasalnya, selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalah tersebut tidak akan pernah tuntas.

Sesuai dengan apa yang tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen sangat jelas. Selain membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, konsumen perlu beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kepala Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jakarta Abdul Basith menjelaskan, di era digital seperti saat ini, konsumen diuntungkan dari sisi pengaduan. Akses konsumen untuk melaporkan pelayanan yang tidak baik ke pihak pelaku usaha bisa dilakukan melalui website yang dimiliki setiap produsen.

"Konsumen sekarang tidak perlu menghabiskan pulsa lagi untuk hanya mengadukan pelayanan yang tidak baik diterimanya. Sekarang hanya lewat website, bahkan e-mail, mereka sudah bisa menyampaikan keluhan mereka kepada pelaku usaha," kata Basith.

Namun, pertanyaan yang kemudian muncul apakah dengan kemudahan melaporkan kerugian konsumen itu langsung ditanggapi produsen. Hal tersebut belum ada yang bisa menjamin. "Dari beberapa kasus, ada yang diselesaikan oleh pelaku usaha, tetapi banyak yang terabaikan begitu saja. Nah, itu yang menjadi persoalan," ungkap Basith.

Dengan fakta yang terus terjadi itulah, konsumen perlu lebih kritis. Namun, kritis itu tidak harus dibarengi dengan emosional yang tinggi sehingga merugikan konsumen itu sendiri.

Contoh, sebelum konsumen menerima klarifikasi atas aduan ke pelaku usaha tertentu, jangan lebih dulu mengumbar aduan ke media sosial pribadi sehingga menggiring pengguna media sosial lainnya menganggap produsen yang dimaksud tidak baik dalam memberikan produk atau bahkan pelayanan.

"Konsumen harus cerdas karena jangan sampai berdampak buruk bagi konsumen itu sendiri. Apalagi, memang, kebenaran soal keluhan dari status di sosial media masih diragukan. Inilah yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha untuk menjerat konsumen ke ranah pidana," tegasnya.

Untuk menghindari itu semua, konsumen harus lebih teliti lagi, jangan mudah layuh dengan pelbagai produk bahkan pelayanan yang ditawarkan produsen. Konsumen sebelum melakukan transaksi atau bahkan kerja sama harus benar-benar memperhatikan kemauan produsen.

Kesadaran masih rendah
Di Indonesia, kelahiran undang-undang sebagai payung hukum memang penting, tetapi lebih penting lagi ialah penerapan UU tersebut dalam hidup berbangsa dan bernegara. Berapa banyak produk hukum yang dilahirkan dan nasibnya sekadar menjadi sekumpulan pasal yang tercampakkan.

Diperlukan tekad bulat pemerintah, lembaga peradilan, para penegak hukum, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta peran dan fungsi dari semua pihak di antaranya pelaku usaha, masyarakat sebagai konsumen, dan lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk swadaya masyarakat.

Pengamat perlindungan konsumen Prof Dr Bernadette Mulyati Waluyo menyebutkan kondisi perlindungan konsumen di Indonesia saat ini yang dimulai dari segi hukum pengaturannya cukup lengkap. Esensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sendiri ialah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan akhir memberi perlindungan kepada konsumen.

"Karena itu, pasal-pasal dalam UUPK lebih banyak mengatur perilaku tentang pelaku usaha," kata Bernadette kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat (1/9).

Guru Besar Fakultas Hukum Unpar, Bandung, itu menilai kelemahan pada UUPK ialah menyatukan pengaturan tentang barang dan jasa. Padahal, secara hukum karakter barang dan jasa berbeda sehingga tidak mungkin diatur sama.

Dia mencontohkan perjanjian yang objeknya jasa, khususnya jasa profesional. Misalnya seseorang berobat ke dokter, prestasi yang dilakukan dokter tidak diukur karena jelas prestasi uang dilakukan dokter berdasarkan hasil. "Hal ini tidak bisa disampaikan dengan perjanjian yang obyeknya barang, yang pada umumnya prestasinya terukur, dan prestasi yang dilakukan berdasarkan hasil," terang Bernadette.

Kelemahan yang lain ialah penyedia jasa disebut sebagai pelaku usaha sehingga penyedia jasa profesional resisten terhadap penggunaan istilah pelaku usaha. Pasalnya, dalam praktiknya ada beberapa kesulitan dalam penerapannya.

Tampaknya UUPK tidak dipahami baik oleh penegak hukum, pelaku usaha, dan konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, UUPK harus dilaksanakan semua pemangku kepentingan terkait dengan secara simultan. (M Taufan SP Bustan/M-2)

Komentar