Jeda

UU Perlindungan Konsumen Perlu Disempurnakan

Ahad, 3 September 2017 08:30 WIB Penulis:

KONDISI perlindungan bagi pelanggan atau konsumen di Indonesia sudah baik, tetapi kurang sempurna. Pasalnya Undang-undang Perlindung­an Konsumen No 8/1999 belum mengatur secara rinci mengenai banyak hal.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Johannes Gunawan, mengatakan sosialisasi UU Perlindungan Konsu­men ini mungkin belum merata pa­da seluruh masyarakat sehingga ma­syarakat masih belum memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

“Masyarakat juga perlu mengubah prilakunya yang terlalu permisif sehingga perlu adanya perubahan sikap dari konsumen itu sendiri,” ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (30/8).

Untuk itu, diperlukan perubahan-perubahan UU Perlindungan Konsumen nantinya yang akan mem­perjelas mana yang merupakan tang­gung jawab pelaku usaha barang de­ngan pelaku usaha jasa, yang sela­ma ini disamakan.

Contohnya untuk pelaku usaha jasa maupun barang kedua-duanya disebut pelaku usaha, padahal pelaku usaha jasa tidak semuanya mencari laba. “Jasa profesional seperti dokter, advokat, akuntan, dan psikolog tidak mau disebut sebagai pelaku usaha sehingga sejak 2000 mereka mengatakan tidak tunduk pada UU Perlin­dungan Konsumen,” paparnya.

Hal lainnya yang perlu diatur dalam revisi UU tersebut nantinya ialah mengenai kriminalisasi pelaku usaha. Pasalnya banyak tindakan yang merupakan tindakan hukum perdata dikriminalisasikan, yang seharusnya secara teoretis sanksi pidana itu bisa diterapkan setelah sanksi-sanksi lainnya tidak cukup membuat si pelaku usaha itu jera.

“Sanksi pidana itu terakhir setelah sanksi perdata dan sanksi adminis­tra­tif diterapkan, tapi dalam UU Perlindungan Konsumen yang saat ini berlaku bahwa sanksi pidana itu dapat langsung diterapkan. Itu salah satu yang menyebabkan iklim usaha menjadi kurang baik,” imbuhnya.

Revisi UU tersebut ditargetkan masuk ke prolegnas pada 2019 menda­tang. Saat ini revisi itu sudah hampir selesai dan pada 2018 akan dilakukan pembahasan dengan DPR RI. (Riz/M-2)

Komentar