Jeda

Fenomena Gunung Es saat Minat Umrah Meningkat

Ahad, 20 August 2017 07:51 WIB Penulis: Fario Untung Tanu

Grafis/Caksono

PENGALAMAN Corryatul Filacano berangkat umrah ke Tanah Suci di masa lampau membuatnya tidak ragu untuk mendaftarkan 14 anggota keluarganya ke First Travel. Sayangnya, keberangkatan mereka tidak selancar kepergian Corry sebelumnya.

Setelah melunasi pembayaran Rp199.100.000, Corry dijanjikan diberangkatkan satu tahun ke depan. Setelah penantian satu tahun, Januari 2017, Corry menanyakan jadwal dan ia dijanjikan berangkat Maret 2017. "Tapi ternyata mundur. Saya juga sempat tanya ke jemaah lain, katanya memang First Travel suka mundur seperti ini, dan akhirnya kami sekeluarga memaklumi," sambungnya.

Pada April, pihak travel mengumumkan ada slot keberangkatan pada Mei, dengan syarat membayar Rp2,5 juta per orang. "Setelah bayar Rp2,5 juta, travel menginfokan 21 Mei 2017 akan berangkat. Tapi lagi-lagi, dua hari jelang tanggal tersebut, First Travel bilang kembali diundur hingga kejadian saat ini," tegas Corry.

Layaknya Donny, Corry berharap uang yang sudah disetorkan dikembalikan. Sebabnya, ia dan keluarga ingin mencari agen perjalanan lain untuk umrah. Namun, yang pasti, Corry dan keluarga tidak akan memilih travel yang menawarkan harga murah atau promo yang tidak jelas. "Tentu ini menjadi pembelajaran harga murah itu justru yang bahaya. Ke depan kami akan lebih detail dan tidak akan tergiur dengan harga promo seperti ini lagi," pungkasnya.

Nasib serupa juga dialami pria dengan inisial HRK. Pria yang berdomisili di Bandung itu pada 2015 bersama istri mendaftar umrah di travel agent bernama Kafilah Rindu Ka'bah. HRK tak ragu mendaftar dan membayar Rp38 juta karena terpengaruh oleh iklan di televisi tanpa melakukan pengecekan ulang ke Kementerian Agama (Kemenag). Setelah membayar, HRK dijanjikan berangkat setahun kemudian.

"Kami dapat info di travel umrah yang pasang iklan di media massa, jadi mengira pasti reputasinya baik serta tidak kepikiran media massa bakal ngasih space iklan ke travel umrah abal-abal," tutur RHK. Hingga awal 2016, pihaknya tidak pernah mendapatkan kepastian. "Saya melihat banyak calon jemaah yang enggak diberangkatkan. Akhirnya saya memutuskan meminta pengembalian uang, tapi sampai saat ini belum juga di refund," pungkasnya.

Meningkat

Minat masyarakat untuk berangkat umrah dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan data Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) dalam 3-4 tahun terakhir dalam satu tahun ada peningkatan 10%-20% dari 600 ribu jemaah.

Peningkatan itu diakui Wakil Ketua Umum Himpuh Muharom Ahmad disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat. "Pertama memang meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesadaran beragama. Kedua, adanya peningkatan kesejahteraan dari sisi ekonomi dalam 10 tahun terakhir dan yang terakhir memang umrah itu sudah menjadi seperti sebuah gaya hidup," tuturnya.

Dengan demikian, tidak mengherankan jumlah agen perjalanan yang menawarkan umrah dan haji mengalami peningkatan. Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemenag, Mastuki, menilai meningkatnya animo masyarakat beribadah umrah disebabkan tingkat kemapanan ekonomi meningkat. Ditambah bertebaran promo untuk ibadah ini.

"Kita bisa lihat bahwa yang menjadi korban First Travel ini justru banyak dari kalangan masyarakat yang terbilang ekonominya menengah atas. Jadi sikap kritis ini seakan hilang setelah mendapatkan berbagai promo dari travel agent yang memberikan penawaran," jelasnya.

Gunung es
Muharom juga mengungkapkan kasus First Travel saat ini merupakan fenomena puncak gunung es. Hanya sebagian kecil kasus yang terungkap, padahal banyak kasus serupa, tapi tak terlihat.

"Kasus yang timbul akibat First Travel ini ibarat seperti fenomena gunung es. Karena yang diindikasikan Kementerian Agama itu benar, masih banyak agen travel yang menyalahgunakan kewenangan dengan berbagai modus operandi," tutur Muharom.

Masalah utama yang terjadi, kata Muharom, ialah mekanisme perekrutan peserta yang disalahgunakan. Salah satunya menggunakan skema ponzi yang serupa sistem investasi palsu. "Skema ponzi itu, kan, ibarat seperti investasi bodong. Saat mencapai titik jenuh yakni cash flow untuk membiayai habis, terjadilah kejadian seperti First Travel ini yang akhirnya merugikan calon jemaah," ujarnya.

Himpuh, kata Muharom, memiliki kode etik yang harus diikuti anggota. "Tentu pengawasan di HIMPUH cukup ketat. Kita tidak ragu memberikan sanksi berupa pencabutan status anggota jika melakukan pelanggaran berat. Risiko pencabutan itu bisa saja berakhir pada sanksi pidana jika anggota tersebut dilaporkan ke pihak aparat," tegasnya.

Menurut Muharom, langkah yang sudah diambil pemerintah, yakni Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin usaha First Travel untuk menyerahkan mereka ke pihak kepolisian jika memang ditemukan unsur pidana, sudah sangat tepat.

Pengawasan
Demi mencegah kasus serupa, Kemenag berupaya meningkatkan pengawasan dan sosialisasi melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kedua hal tersebut akan menyasar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan masyarakat yang menjadi dua faktor penting keberhasilan ibadah.

"Ditjen ini tentu memiliki tugas mengawasi dan menindak setiap detail pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Karena masalah ini memang sudah menjadi konsen utama pemerintah," tegas Mastuki.

Sayangnya pengawasan itu masih terkendala jumlah SDM. Sebabnya, di seluruh Indonesia terdapat 720 PPIU yang sudah mendapat izin resmi dari Kemenag dan harus diawasi setiap saat. "Dari jumlah tersebut, sekitar 1% bahkan kurang yang kerap membandel dan menyalahgunakan izinnya itu," tuturnya.

Modus yang kerap dilakukan travel agent, khususnya di daerah, biasanya memanfaatkan para pemuka agama, pesantren, dan masjid-masjid dalam merekrut jemaah. "Yang melakukan modus tersebut ialah travel agent yang pastinya tidak memiliki izin resmi dari Kemenag. Atau agen travel cabang di daerah yang hanya memiliki izin di pusat dan memanfaatkan izin tersebut untuk melakukan berbagai modus," paparnya.

Di samping itu, Kemenag menyosialisasikan jargon 'Lima Pasti Umrah', yakni pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Program itulah yang diharapkan dapat disosialisasikan secara maksimal dan mendapat peran aktif dari masyarakat calon jemaah.

"Tapi kami kerap kesulitan karena calon jemaah itu seakan sudah terhipnotis oleh pihak-pihak yang mengajak seperti ulama, ustaz, agen dan siapa pun yang mengiming-imingi umrah murah ini. Jadi kami semakin sulit mengawasinya karena tidak ada sikap kritis yang muncul dari para calon jemaah," sambung Mastuki.

Di samping itu, Kemenag berupaya meningkatkan pelayanan baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas kepada para jemaah, termasuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain agar kegiatan umrah tidak menyimpang.

"Karena kegiatan ini cukup menghabiskan dana yang besar, sehingga sifatnya sudah ke arah business to business. Jadi Kemenag tidak akan bisa sendiri dan harus dibantu lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihak kepolisian, Kementerian Luar Negeri, dan bahkan Kementerian Perhubungan," pungkasnya. (M-4)

Komentar