HUT RI

Merdeka, Bung!

Kamis, 17 August 2017 07:20 WIB Penulis: Yudi Latif Kepala UKP Pancasila

MERDEKA, Bung! Dua kata pekikan ritus jalanan ini bukan slogan kosong, melainkan jiwa dari perjuangan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dari bahasa Kawi/Sanskerta maharddhika, kata 'merdeka' secara etimologis berarti 'rahib/biku' atau 'keramat, sangat bijaksana/alim'.

Dalam bahasa Jawa kuno, kata ini sering dinisbahkan kepada para 'pandita' atau biku Buddha. Mengingat status para biku yang begitu tinggi dalam sistem stratifikasi sosial umat Buddha, kata 'merdeka' mengandung arti 'seseorang/sesu-atu yang memiliki kedudukan yang terhormat dan mulia'.

Ditinjau dari sudut ini, pekik kemerdekaan merefleksikan cita-cita emansipatoris untuk membebaskan diri dari pelbagai bentuk ketidakadilan dalam distribusi kehormatan dan pemilikan. Orang-orang dari segala golongan berbagi impian untuk diperlakukan sebagai warga kelas satu.

Di zaman revolusi kemerdekaan, cita-cita ini diberi aksentuasi dengan kejamakan pemakaian imbuhan 'bung'. Kata ini bisa berarti 'saudara', menyerupai kemunculan istilah citizen (citoyen) dari Revolusi Prancis atau comrade dari Revolusi Rusia.

Dalam deskripsi tebal, sapaan 'bung' menyiratkan cita-cita persaudaraan dalam kesederajatan kewargaan (citizenship).

Segregasi dan diskriminasi kolonial berdasarkan pengelompokan etnik dan agama harus diakhiri dengan memuliakan hak individu warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum.

Alhasil, proklamasi kemer dekaan merupakan titik kedatangan cita-cita kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Suatu kedatangan baru yang harus diakrabi, dibina, dan diperjuangkan. Artinya, ideal-ideal itu tidak berada pada titik keberangkatan, tidak pada titik kesiapan untuk diperoleh dan dinikmati seketika.

Usaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan menghendaki perlindungan atas hak hidup, hak milik, dan martabat segenap bangsa berlandaskan persatuan dan keadilan.

Pokok pikiran pertama Pembukaan Konstitusi Proklamasi (UUD 1945) menggariskan misi (fungsi) negara untuk 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia'.

Hubungan antara persatuan dan keadilan ibarat sepasang sayap yang harus bergerak serempak. Keduanya tak bisa dipertukarkan. Kita tidak bisa memperjuangkan keadilan dengan mengorbankan persatuan; sebaliknya, tak bisa memperjuangkan persatuan dengan mengorbankan keadilan. Bila situasi nasional saat ini ditandai berbagai bentuk ketidakadilan sosial, kebijakan affi rmative action sebagai ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial memang bisa dibenarkan.

Menurut John Raws, dalam rangka keadil an, setiap orang pada dasarnya harus diperlakukan setara (the principle of equal liberty). Kecuali, bila dengan perlakuan setara itu justru melahirkan ketidakadilan lebih lebar, perlu diberikan perlakuan khusus bagi kalangan yang termarginalkan (the principle of difference). Meski demikian, perlakuan khusus tersebut seyogianya tidak diletakkan dalam kerangka perbedaan identitas etnik-keagamaan, melainkan diberikan pada siapa pun yang termiskinkan tanpa membedakan asal-usul primordialnya.

Di dalam kata 'adil' itu sendiri sesungguhnya sudah terkandung imperatif menjaga persatuan. Berasal dari kata al-adl (adil), yang secara harfi ah berarti 'lurus', 'seimbang', keadilan berarti memperlakukan setiap orang secara fair, tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Dalam Pancasila, sila kerakyatan didahului sila persatuan, dan diakhiri sila keadil an. Itu berarti, tanpa integrasi nasional, mengembangkan demokrasi ibarat menegakkan benang basah. Demokrasi yang tidak mendorong keadilan bisa melahirkan frustrasi sosial yang bisa menikam demokrasi.

Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan kehilangan makna substantifnya sejauh tidak dapat mendekati perwujudan 'negara persatuan' (negara yang bisa mengatasi paham perseorangan dan golongan) serta 'negara keadilan' yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam kaitan negara persatuan, untuk masa panjang, politik segregasi telah meng antarkan Indonesia sebagai masyarakat plural yang terkunci dalam situasi 'plural monokultralisme'; terdiri banyak etnik-agama yang hidup dalam kepompong budaya masing-masing, tanpa kerapatan interaksi.

Political correctness dituntut untuk mentrasformasikan situasi 'plural-monokulturalisme' menuju situasi 'plural-multikulturalisme' lewat berbagai kebijakan yang dapat mencegah berbagai bentuk segregasi sosial (dalam dunia persekolahan, permukiman, pekerjaan, dan perkumpulan), seraya membuka ruang-ruang komunikatif bagi prosesproses interaktif, pertukaran pemikiran, dan penyerbukan silang budaya. Masyarakat multikultural hanya bisa dipertahankan budaya politik jika kewargaan demokratis itu diperkuat konsepsi keadilan bersama: berbagi rezeki dengan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Upaya negara memberi ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnik, budaya, dan agama juga tidak boleh dibayar dengan ongkos mahal berupa fragmentasi masyarakat. Setiap kelompok dituntut memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konsitusi negara. Itulah pancaran semangat dari pekikan, 'Merdeka, bung!'

Komentar