HUT RI

Solusi Konkret bagi Desa Termarginalkan

Rabu, 16 August 2017 11:40 WIB Penulis: Golda Eksa

Prajurit TNI bersama warga membangun jalan beton antarkabupaten di Desa Kandangmas, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (20/4). -- ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

PEMERINTAH berupaya mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah pedalaman dan terluar, yang selama ini kurang mendapat perhatian. Salah satu upaya itu ialah dengan menghadirkan negara melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Sejak dibentuk pada dekade 80-an, program TMMD yang sebelumnya bernama ABRI Masuk Desa (AMD) pun terus menorehkan hasil positif. Hal itu terlihat dari antusiasme masyarakat yang rela bahu-membahu bersama militer demi mewujudkan mimpi bagi kemajuan desa mereka.

Kegiatan TMMD yang merupakan buah pemikiran Panglima ABRI Jenderal (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amir dan Presiden Ke-2 Soeharto itu awalnya sebatas kegiatan sosial sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat perdesaan yang ikut berjuang dalam merebut dan menegakkan kemerdekaan NKRI.

“Nah, setelah kita merdeka mereka itu termarginalkan, jarang tersentuh. Supaya jangan sampai ada unsur atau kelompok yang berupaya memisahkan TNI dengan rakyat, harus dicari program lagi supaya kemanunggalan TNI dan rakyat tetap terpatri sampai kapan pun juga,” ujar Asisten Teritorial Kepala Staf TNI-AD Mayjen Widagdo Hendro Sukoco ketika dihubungi Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Seiring dengan berjalannya waktu, lanjut dia, masyarakat ternyata masih familier dengan istilah AMD meski telah terjadi perubahan nama menjadi TMMD pascareformasi 1999. Selain menyosialisasikan program tersebut, TNI berusaha mencari skema terbaik agar manfaat kegiatan itu betul-betul dirasakan masyarakat.

September mendatang menjadi TMMD ke-100 yang akan dilaksanakan seluruh jajaran TNI-AD di penjuru Tanah Air. Bahkan, mulai tahun anggaran 2017 dan merujuk surat dari Kementerian Dalam Negeri, program TMMD pun akan berlangsung sebanyak tiga kali dalam setahun.

“Perubahan ini kita laksanakan karena banyaknya permintaan dari masyarakat, khususnya perdesaan dan pemerintah daerah, untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. Mereka meminta agar (durasi kegiatan) TMMD ditambah.”

Tidak instan
Widagdo menjelaskan sasaran TMMD tidak diputuskan instan. Pemilihan wilayah yang bakal dijadikan tempat kegiatan itu dilakukan secara bertahap melalui mekanisme bottom-up, yakni menerjunkan seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk melihat wilayah yang potensial. Kriteria sasaran yang dicari ialah daerah perbatasan, daerah terpencil dan terisolasi, daerah yang mungkin baru terkena dampak bencana alam, pulau terluar, daerah rawan, serta wilayah kumuh di perkotaan.

Apabila sasaran telah ditemukan, Babinsa selanjutnya melaporkan pelbagai informasi itu ke komandan koramil (danramil) masing-masing. Dari sana barulah danramil menyeleksi sasaran-sasaran mana saja yang menjadi skala prioritas dan dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, sebelum data-data itu dibawa ke komandan kodim (dandim).

“Nantinya dandim sudah menyeleksi, mungkin mendapat tiga sasaran bagus yang akan dibawa dalam rapat musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) daerah. Di situlah dandim mengusulkan kepada pemda, DPRD, bupati/wali kota agar kegiatan TMMD dimasukkan ke APBD tahun berikutnya. Jadi, prosesnya itu satu tahun sebelumnya,” terang dia.

Ada dua bentuk sasaran TMMD, yaitu kegiatan fisik dan nonfisik. Fisik berupa pembangunan jembatan, pembuatan jalan tembus antardesa, pembuatan jalan setapak menjadi jalan umum yang bisa dilalui kendaraan, serta renovasi sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan, dan kesehatan.

Kegiatan nonfisik lebih ditekankan pada penyuluhan wawasan kebangsaan yang tujuannya memupuk rasa cinta pada Tanah Air, menghindari isu bernada SARA, bahaya narkoba, serta mewaspadai ancaman terorisme seperti kelompok Islamic State (IS).

“Penyuluhan-penyuluhan itu sudah ada paketnya, kita siapkan. Paketnya kita berikan kepada institusi yang mumpuni, misalnya untuk persoalan hukum kerja sama dengan pengadilan dan kejaksaan. Begitu juga dengan narkoba yang melibatkan peran kepolisian,” ujarnya.

Lintas sektoral
Program TMMD bisa terlaksana dengan baik lantaran adanya sinergi lintas sektoral, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, LSM, serta mahasiswa.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa prioritas program TMMD ialah menciptakan semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan. Program yang menjadi basis ketahanan wilayah itu merupakan embrio menuju ketahanan nasional.

Menurut dia, TMMD tidak boleh dipandang sekadar program pembangunan fisik semata. Ia berharap kegiatan itu bisa menghasilkan nilai plus dalam prestasi kerja militer, seperti upaya meningkatkan kondisi sosial dalam wawasan kebangsaan, ketahanan, serta kesejahteraan masyarakat. “Karena ukuran keberhasilan TMMD adalah dampak positif dari seluruh pelaksanaannya. Ini harus dimaknai sebagai program yang diperlukan masyarakat,” ujar Gatot, beberapa waktu lalu.

Selain itu, sambung dia, tujuan TMMD sekaligus untuk merealisasikan mekanisme dan tata laksana yang melembaga serta terpadu antarinstansi, termasuk mengevaluasi dan menyusun perencanaan program guna meningkatkan hasil kinerja maupun rencana pelaksanaan program TMMD ke depan.

“Selama TMMD, para prajurit saya perintahkan tidur di rumah penduduk, kemudian uang lauk pauknya dimasak dan dimakan bersama penduduk. Dari situ diharapkan terjalin kekeluargaan dan persaudaraan dengan masyarakat,” pungkasnya. (Gol/P-5)

Komentar