Humaniora

PPDB Tangsel Amburadul, Banyak Beredar Sertifikat Fiktif

Ahad, 13 August 2017 11:09 WIB Penulis: Deni Aryanto

Calon siswa didampingi orang tua/wali murid melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP. -- ANTARA FOTO/Risky Andrianto

DUGAAN data fiktif maupun praktik pungutan liar (pungli) mewarnai proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kecurangan demikian disinyalir berjalan secara sistematis serta disinyalir turut melibatkan pihak luar.

Seperti diketahui, proses PPDB sudah berjalan secara online atau daring. Namun pemutakhiran data demikian, seperti di Kota Tangsel rupanya belum dapat membendung oknum tak bertanggungjawab bermain curang. Panitia seleksi sekolah justru banyak menemukan peserta yang dinilai tidak laik lolos seleksi tiba-tiba namanya muncul dan dinyatakan lolos di jalur online.

Di SMP Negeri 4 Pamulang, Kota Tangsel, panitia PPDB setempat menemukan adanya peserta yang lolos seleksi dengan mengantongi sertifikat prestasi olahraga diduga palsu maupun di luar batas jarak zonasi sekolah.

“Saat verifikasi pasca pengumuman (kelulusan pendaftaran online), ada sekitar 12 murid siluman (lolos seleksi tanpa memenuhi prasyarat) yang ternyata muncul. 10 orang rumahnya di luar zonasi, serta dua lainnya memakai jalur prestasi yang sertifikatnya palsu,” ungkap salah satu panitia PPDB SMP Negeri 4 Kota Tangsel yang enggan disebutkan namanya, Minggu (13/8).

Disebutkan lebih lanjut, setelah melakukan verifikasi, pihak sekolah dapat memastikan kalau sertifikat prestasi bidang olahraga Kriket yang dimiliki dua peserta tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Kecurigaan adanya kecurangan demikian awalnya mulai terlihat panitia seleksi lantaran calon peserta didik terdaftar dan dinyatakan lolos lewat jalur online reguler, bukan jalur prestasi.

“Harusnya peserta yang ikut jalur prestasi beda dengan yang lainnya. Dan biasanya mereka datang dari luar zonasi. Tapi ini mereka asal Pamulang, rumahnya juga satu komplek. Saat wawancara, orang tuanya awalnya tidak mau ngomong. Tapi akhirnya baru bicara kalau ternyata mereka daftar lewat orang dinas (Pendidikan Kota Tangsel),” bebernya.

Kecurangan lain yakni pelanggaran batas jarak zonasi sekolah. Sesuai aturan, peserta seleksi yang terakomodir harus berdomisili di sekitar lingkungan sekolah dengan jarak garis lurus sejauh maksimal 200 meter. Nyatanya, 10 orang peserta di SMP Negeri 4 datang dari luar zonasi namun tetap dinyatakan lolos seleksi.

“Kita coba cek jarak rumah mereka satu-satu pakai (aplikasi Google) Maps. Ternyata jaraknya tidak sesuai batas zonasi. Malah sampai 3,2 km,” katanya.

Atas hasil verifikasi dan wawancara tadi, pihak sekolah memberikan rekomendasi kepada orang tua murid untuk mendatangi panitia PPDB Dinas Pendidikan Kota Tangsel membawa hasil verifikasi sekolah. Dinas Pendidikan sebagai pemegang kuasa ppenuh untuk menentukan apakah peserta terkait dapat tetap lolos seleksi atau justru digugurkan atas temuan pelanggaran yang ada.

“Kita pihak sekolah cuma lakukan verifikasi saja. Seluruh temuan pelanggaran kita serahkan ke Dinas Pendidikan. Saya minta ke orang tua murid membawa dokumen mereka ke dinas supaya dibuat rekomendasi apakah tetap diloloskan atau tidak. Tapi dari dinas tetap meloloskan, ada tandatangan panitia PPDB dan stempel. Kalau keputusannya begitu ya kita mau gimana, “ ketusnya.

Di SMP Negeri 17, dugaan kecurangan lewat jalur online juga ditemukan. Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Hermayandana mengutarakan, pihak sekolah bahkan sempat terkejut ada data peserta yang tiba-tiba muncul tanpa sepengetahuan operator online sekolah.

“Kalau masalah pelanggaran batas zonasi sekolah itu pasti banyak. Ini yang saya bingung ada peserta NEM (Nilai Ebtanas Murni)-nya kecil bisa lolos. Jarak rumahnya juga sekian km dari sekolah. Sempat ada orang tua lain yang protes ke saya, anaknya nilainya lebih besar tapi kenapa tidak diterima,” ungkapnya.

Atas temuan ini, pihak sekolah langsung lakukan pengecekan. Rupanya mereka menemukan adanya kebocoran pada sistem online seleksi. Hanya saja, belum dapat dipastikan pihak mana yang sengaja melakukan input data secara ilegal tersebut.

“Jadi panitia sekolah menemukan bahwa ada admin dari luar yang masuk ke kita. Belum diketahui juga, itu yang bertanggungjawab Dinas Pendidikan atau Kominfo,” ujarnya.

Berbeda, kegeraman dirasakan belasan orang tua peserta PPDB di SMP Negeri 9 Kota Tangsel. Pasalnya, anak mereka tetap dinyatakan tidak lolos seleksi kendati sudah menyetorkan sejumlah uang kepada salah satu oknum guru setempat.

“Saya barengan 12 orang tua dijanjikan dibantu masuk anak kita sama guru disini (SMP Negeri 9 Kota Tangsel). Kalau saya sudah bayar Rp 2,9 juta. Tapi anak-anak kita enggak juga diterima masuk sekolah,” kesal Wiwi, 37, salah satu orang tua calon murid.

Dijelaskan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangsel Rita Juwita, baik KONI maupun cabang olahraga tidak pernah mengeluarkan sertifikat di luar pertandingan.

“Kalau memang itu (sertifikat Kriket) ada, itu kerjaan oknum. Kita akan telusuri. Biar bagaimana juga, ini menyangkut predikat olahraga. Sertifikat itu kan predikat seseorang berprestasi. Kalau prestasi (fiktif) tiba-tiba ada, membawa dampak kurang baik untuk memotivasi atlet-atlet lain yang benar-benar ingin mengukir prestasi,” ketusnya.

Melihat adanya kasus dugaan beredarnya sertifikat olahraga fiktif ini, kedepannya KONI Kota Tangsel membuka diri bersama Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan legal formal menyangkut hal serupa. Diimbau pula, seluruh sekolah dapat melakukan pengecekan secara ketat dengan memeriksa sertifikat asli jika calon murid menggunakan jalur prestasi saat mengikuti seleksi masuk.

“Ini supaya jangan kasus seperti ini terulang kembali. KONI bisa membantu melakukan verifikasi kalau ada permintaan dari Inspektorat (Pemerintah Kota Tangsel). Sekarang tugas Inspektorat untuk menelusuri dari mana sertifikat palsu itu didapat orang tua murid,” ujarnya.

Di Kota Tangsel, pembinaan sejumlah cabang olahraga sudah dilakukan sejak usia dini. Cabang-cabang olahraga tersebut dimana sudah mulai diperlombakan pada kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

“Setahu saya baru olahraga panahan yang diperlombakan oleh atlet usia SD. Kriket baru tingkat profesional. Tapi nanti tetap kita klarifikasi lagi ke ketua cabang olahraga bersangkutan di tingkat kota dan provinsi,” tandasnya.

Coba dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kota Tangsel Taryono masih enggan berkomentar hingga berita ini diturunkan. (OL-3)

Komentar