Ekonomi

Pelambatan Daya Beli Harus Diatasi Kebijakan Cepat

Ahad, 13 August 2017 09:26 WIB Penulis: Cahya Mulyana

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati -- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

PELAMBATAN daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh kalangan masyarakat ekonomi paling bawah yang terbebani tingginya harga bahan konsumsi dan semptinya lapangan kerja. Pemerintah dituntut cepat mengeluarkan kebijakan efektif seperti mendorong pembukaan lapangan kerja, optimalisasi dana transfer daerah dan dana desa.

"Pelambatan daya beli yang banyak disangka orang sebagai anomali atau ada juga keseimbangan baru ini akibat masyarakat berpenghasilan terendah yang berjumlah 40% terbebani harga bahan pokok yang harganya stabil di atas serta kesempatan kerja terbatas. Maka pemerintah perlu me-recovery melalui kebijakan cepat dan efektif," terang Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati di Jakarta, Minggu (13/8).

Ia menjelaskan pemerintah harus mendorong daya beli masyarakat yang berada di 40 persen berpenghasilan terbawah yang seluruh penghasilannya dikeluarkan untuk kebutuhan pokok. Pertama, pemerintah bisa menanggalkan kenaikan tarif dasar listrik untuk menjaga masyarakat berpenghasilan rendah berkonsentrasi terhadap daya beli.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah dituntut untuk mengeluarkan stimulus kepada pelaku industri untuk membuka lapangan kerja. Sektor ini sangat besar penyerapan tenaga kerja dan akan mendongkrak ekonomi masyarakat bawah.

"Hal yang penting untuk mengakhiri pelambatatan bahkan penurunan daya beli masyarakat ini bisa dengan mengoptimalkan anggaran seperti dana transfer daerah dan dana desa. Kemudian perlu adanya stimulus sektor industri dan pertanian yang keduanya menanungi kelas ekonomi terbawah," katanya.

Enny menjelaskan, ketika kemampuan daya beli masyarakat dengan ekonomi terbawah ini bisa bangkit maka tingkat konsumsi bisa lebih tinggi dari semester I. "Tetapi kalau ini dibiarkan berlanjut maka bukan tidak mungkin daya beli akan terus melamban bahkan turun terus sampai akhir semester II 2017," paparnya.

Hal lain yang memengaruhi daya beli adalah masyarakat ekonomi kelas menengah yang meragukan stabilitas sehinggga tidak berani membelanjakan uangnya. Kondisi ini akan berdampak juga kalau pemerintah mampu meyakinkan bahwa kondisi ekonomi akan tetap stabil.

"Masyarakat menengah ini hanya wait and see dan tidak berani membelanjakan uangnya untuk investasi jangka menengah seperti membeli mobil atau menanamkan uangnya di dunia usaha karena ragu akan stabilitas ekonomi. Pemerintah perlu meyakinkan mereka bahwa ekonomi kita akan terjaga dan bertumbuh serta jauh dari kondisi krisis," paparnya.

Menurutnya, penopang lesunya daya beli juga tidak lepas dari masyrarakat kelas ekonomi teratas yang enggan menanamkan uangnya namun memilih menyimpannya lewat deposito. Mereka perlu diyakinkan pemerintah dengan kebijakan melindungi industri dalam negeri dan kebijakan insentif.

"Pasalnya kalaupun insentif diberikan kepada pelaku usaha dan kalangan masyarakat ekonomi teratas mau memindahkan dananya dari deposito ke sektor bisnis yang akan menyerap lapangan kerja tidak akan tahan lama kalau tidak ada perlindungan dari serbuan barang impor. Sebab cost produksi kita sangat tinggi seperti biaya logistik dan lainnya sehingga melindungi pengusaha lokal ini sangat perlu dilakukan dengan kebijakan jangka panjang," pungkasnya. (OL-3)

Komentar