Polkam dan HAM

RUU Pemilu sudah Bisa Jadi Acuan KPU

Ahad, 13 August 2017 06:46 WIB Penulis: Ric/P-3

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo -- MI/Ramdani

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan perbaikan RUU Pemilu tidak akan menghambat Komisi Pemilihan Umum untuk membuat peraturan KPU (PKPU). “Perbaikan kemarin itu tidak ada hal prinsip, hanya untuk mencegah multitafsir,” terang Tjahjo seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Dinamika Politik dan UU Pemilu, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, RUU tersebut sudah bisa menjadi acuan pembuatan PKPU karena perbaikan yang dilakukan oleh pansus DPR dan pemerintah tidak terkait materi substansial. “Isi RUU itu tidak berubah, cuma masalah redaksional saja yang dibetulkan,” imbuh politikus PDIP itu.

Tjahjo menyatakan RUU yang telah disetujui DPR pada 20 Juli itu akan segera diundangkan dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan pekan depan sudah ditandatangani oleh Presiden,” katanya.

Mengenai gugatan yang dilayangkan beberapa pihak ke MK, Tjahjo mempersilakan karena hal itu merupakan hak warga negara. Namun, dia merasa heran karena pada Pilpres 2009 dan 2014, tidak ada parpol yang mengeluhkan perihal ambang batas pencalonan presiden.

“Dua kali pilpres tidak masalah, tidak ada yang komplain, dan tidak ada mantan presiden yang komplain, ketua umum parpol yang komplain,” tukasnya.

Ia mengakui yang bisa memastikan sebua UU konstitusional atau inkonstitusional hanyalah MK. “Ketua parpol, parpol, mantan presiden tidak punya kewenangan menyatakan pasal UU bertentangan dengan konstitusi. Kalau tiap orang berhak ngomong ini melanggar konstitusi, ya berantakan. Kalau tidak puas silakan gugat ke MK,” ucapnya.

Mengenai keluhan parpol baru karena tidak bisa mencalonkan presiden pada Pilpres 2019, Tjahjo secara tegas menaytakan memang belum saatnya. Karena UU Pemilu merupakan langkah untuk menguji parpol yang baru apakah direspons masyarakat atau sebaliknya. “Kalau baru langsung ikut, ya tidak fair-lah. Belum teruji apa dipercaya masyarakat atau tidak. Lagi pula, tidak mungkin juga ada calon tunggal,” ucapnya.

Dia berharap KPU bersama pemerintah dan aparat keamanan mampu menindak praktik kampanye yang dapat berujung pada perpecahan.

Selain Tjahjo, hadir pula dalam diskusi yang digelar oleh Galang Kemajuan Center itu, Ketum GK Center Kelik Wirawan, Guru Besar HTN Satya Arinanto, pengamat politik J Kristiadi, dan pengamat media Rustika Herlambang. (Ric/P-3)

Komentar