Ekonomi

Menaker: Penawaran dan Permintaan SDM Harus Seimbang

Sabtu, 12 August 2017 21:45 WIB Penulis: Micom

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

MENTERI Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri mengatakan perlu dijaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan (supply and demand) sumber daya manusia (SDM) demi bertambahnya pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan tersebut menjadi concern agar pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja mampu berjalan maksimal.

"Penyesuaian ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi dibutuhkan keterlibatan semuanya. Namun, pemerintah harus memimpin untuk menyeimbangkannya," kata Mennaker saat memberikan pengantar materi 'Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia saat ini dan masa depan' di Ruang Tripartit, Gedung Kemenaker, Jakarta, Sabtu (12/8).

Menurut Hanif, ketidakseimbangan antara supply and demand SDM dapat mengakibatkan berbagai problem ketenagakerjaan. Salah satunya under utilization. Yakni, jenis pekerjaan tidak sesuai dengan level pendidikan. Terkait SDM dan hubungan industrial, kata dia, tetap menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan.

"Selama supply and demand tidak seimbang, maka pasar kerja kita juga akan sangat dinamis, serikat pekerjanya juga 'mainnya' itu-itu saja tidak bergeser dari upah dan outsourcing," ujar Hanif.

Lebih jauh Menaker mengatakan, tantangan yang dihadapi ketenagakerjaan Indonesia sangat besar. Selama ini, isu ketenagakerjaan lebih dipandang sebagai isu pinggiran bukan isu penting atau sentral.

"Ini bisa terlihat dari republik ini secara keseluruhan menempatkan masalah ketenagakerjaan dalam seluruh pekerjaan. Ini masih menjadi persoalan," paparnya.

Padahal, isu ketenagakerjaan sejatinya merupakan isu strategis karena yang diukur sebuah pemerintahan sebenarnya adalah bagaimana pertumbuhan lapangan pekerjaan dan bagaimana pertumbuhan penyerapan lapangan pekerjaan tersebut.

"Pemerintahan apapun bisa disebut hebat jika diukur dari hal sederhana, yang bisa dilihat rakyat yakni masalah ketenagakerjaan," ujarnya.

Ditambahkan Menaker, pihaknya juga fokus memperkuat akses dan mutu untuk melakukan training dan retraining. Bukan hanya pemerintah tetapi juga pihak swasta.

"Kita harus kasih pilihan ke rakyat yang banyak. BLK (Balai Latihan Kerja) pemerintah atau BLK swasta silakan. Yang penting pemerintah kasih standar. Apabila pemerintah memiliki anggaran silakan saja subsidi BLK pemerintah atau subsidi warga negara yang ingin mengikuti pelatihan kerja di mana pun," katanya.

Ia menjelaskan pelatihan diperlukan karena setiap tahun angkatan kerja baru rata-rata sebanyak 2 juta per tahun, dengan latar belakang pendidikan variatif. Bahkan, lulusan perguruan tinggi mengalami masalah karena mismatch-nya besar. Yakni 37%, orang yang bekerja sesuai latar belakang pendidikannya.

Adanya mismatch tersebut pasti akan menimbulkan masalah, tidak akan bisa memasuki dunia kerja. Selain itu juga yang berlatar pendidikan rendah (SD/SMP), pasti tidak bisa langsung memasuki pasar kerja. "Artinya semua hal tersebut membutuhkan akses untuk training," katanya.

Kedua, retrainning diperlukan bagi angkatan kerja yang sudah bekerja tetapi terkena PHK. Salah satu penyebab adanya PHK adalah adanya dampak perlembangan teknologi informasi (IT). Pekerja-pekerja rentan yang terkena PHK membutuhkan akses retraining.

"Kalau tidak, mereka pasti akan bertarung karena mereka tak mau di-PHK (pemutusan hubungan kerja)," ujarnya. (RO/OL-2)

Komentar