Polkam dan HAM

Warga Muluskan Rasywah Dana Desa

Sabtu, 12 August 2017 11:00 WIB Penulis: Dero Iqbal Mahendra

PENYIMPANGAN penggunaan dana desa turut didukung sikap pasif masyarakat dalam pengawasan. Mereka kurang tertarik untuk terlibat menjaga agar tidak terjadi korupsi.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyatakan keterlibatan aktif masyarakat sebenarnya merupakan salah satu instrumen pengawasan paling efektif untuk memantau dana desa. Bila warga tidak peduli, bahkan cenderung membiarkan adanya penyimpangan, korupsi akan semakin menjadi.

Almas mencontohkan kasus penyimpangan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kasus itu ialah korupsi yang melibatkan banyak pemangku kebijakan, yakni dari kelompok pembuat kebijakan, pengawasan, hingga pelaksanaan.

Kondisi serupa diperkirakan juga terjadi di banyak daerah lainnya. “Kenapa korupsi dana desa masih masif? Karena pengawasan masyarakat desanya masih minim. Tantangannya karena masyarakat desa kurang tertarik untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa,” papar Almas dalam konferensi pers di Sekretariat ICW, Jakarta, kemarin.

Menurut Almas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta perangkat desa atau kepala desa harus bisa membangkitkan keterlibatkan warga. Jika masyarakat aktif dalam forum desa dan ikut menentukan apa yang akan dibangun dengan dana desa dan terlibat dalam prosesnya, pengawasan oleh mereka akan lebih mudah.

Almas menilai lembaga-lembaga desa tidak berperan dalam memberdayakan masyarakat dan demokrasi di desa seperti badan permusyawaratan desa (BPD). Masyarakat pun tidak tahu kalau masyarakat memiliki hak dalam keterlibatannya di pembangunan desa.

Misalnya, dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, tidak semua masyarakat diundang, hanya pemangku kepentingan tertentu. Padahal, siapa pun warga yang mau hadir diperbolehkan meskipun tidak diundang. Tujuannya agar mengetahui apa saja yang akan dibangun desa.

Hal tersebut, lanjut Almas, harus dibiasakan agar perspektif keterlibatan masyarakat dapat berubah. Bila memang pemerintah daerahnya resisten, perlu ada bimbingan dari pendamping.

Problem lainnya di tingkat desa ialah mulai adanya penyakit biaya politik tinggi untuk menjadi kepala desa saat pemilihan kepala desa. Penyakit itu mendukung maraknya korupsi di tingkat desa.

Meningkatnya anggaran desa kemudian disertai dengan naiknya minat banyak pihak untuk maju sebagai calon kepala desa tanpa adanya komitmen membangun desa.

Turunkan anggaran
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengingatkan kendati berhasil mengungkap kasus korupsi dana desa di Pamekasan, ruang gerak Komisi Pemberantasan Korupsi terbatas. Lembaga itu mustahil mengawasi seluruh desa. Kejaksaan dan kepolisian seharusnya bisa mengisi ruang tersebut.

ICW juga meminta pemerintah mengevaluasi memperbaiki sistem dana desa secara menyeluruh. Untuk itu, sebaiknya pemerintah menunda peningkatan kucuran dana desa yang mencapai Rp120 triliun.

“Kami mengusulkan pengurangan anggaran dana desa di tahun depan hingga 5%. Tanpa ada perbaikan, kenaikan anggaran sebaiknya tidak dilakukan secara drastis untuk mencegah makin berkembangnya korupsi di desa,” pungkas Kurnia. (P-1)

dero@mediaindonesia.com

Komentar