Ekonomi

Program Tol Laut Butuh Sinergi Swasta

Sabtu, 12 August 2017 06:15 WIB Penulis: (Tlc/E-3)

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

PEMERINTAH perlu mengevalu­asi pelaksanaan program tol laut yang dipandang belum berhasil menurunkan disparitas harga. Pengelolaan program itu dinilai akan lebih optimal jika di­serahkan kepada pelayaran swasta yang sudah lebih dahulu melayari pulau-pulau di Indonesia. “Biaya subsidi tol laut sangat besar, tapi tidak efektif dalam menekan harga di daerah-daerah tujuan tol laut. Padahal, pelayaran swasta sudah lebih dulu melayari daerah-daerah di seluruh Indonesia dengan 14 ribu kapal, tapi kapal tol laut baru 6 kapal. Jadi, tanpa tol laut pun, distribusi barang sudah jalan,” kata anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo kepada pers di Jakarta, Jumat (11/8).

Menurut dia, tidak adanya dampak pada penurunan harga barang disebabkan tol laut tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab melakukan stabilisasi harga barang seperti Bulog dan Pertani. Yang memanfaatkan prog­ram itu justru pedagang yang menyesuaikan harga dengan mekanisme pasar. Para pedagang itu tidak berkomitmen berdagang sesuai dengan regulasi, yakni tidak ada regulasi harga, regulasi distribusi, dan regulasi kualitas barang.

Senada dengan itu, Ketua Komisi Tetap Sarana dan Pra­sarana Perhubungan Kadin Indonesia Asmary Herry menambahkan, program tol laut yang sudah berjalan dua tahun belum menekan disparitas harga. Menurut Asmary, harga barang bukan hanya ditentukan ongkos freight (pengapalan). Sebaliknya, angkutan laut hanyalah salah satu penentu harga.

“Memang benar biaya pe­ngapalan turun dengan tol laut, tetapi apakah harga baran­g di daerah ikut turun? Belum tentu juga,” ucapnya. Dia membeberkan misalnya berdasarkan data dari salah satu perusahaan pelayaran nasional, ongkos freight Jakarta-Papua, misalnya, dua tahun lalu sebesar Rp10 juta, sedangkan saat ini setelah ada tol laut hanya menjadi Rp5 juta.

Karena itu, lanjut Asmary, biaya tol laut dengan subsidi pemerintah pada sistem sekarang ini amat besar. Itu bisa dihemat dengan sinergi dengan kalangan swasta. “Soal mekanisme penetapan swasta, yang lebih dahulu melayari rute, ya diserahkan oleh pemerintah,” tutur Asmary. (Tlc/E-3)

Komentar