Polkam dan HAM

Pemerintah Tetap tak Bisa Sewenang-wenang Bubarkan Ormas

Selasa, 25 July 2017 15:45 WIB Penulis: Dheri Agriesta

ANTARA/Rivan Awal Lingga

JAKSA Agung Muhammad Prasetyo menegaskan penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) harus melalui kajian yang matang. Pemerintah tak bisa sewenang-wenang membubarkan sebuah ormas.

"Tapi harus ada bukti dan fakta yang jelas dan tidak terbantahkan," kata Prasetyo seusai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/7).

Rapat koordinasi itu membahas pengawasan pemerintah seusai penerbitan Perppu Nomor 2 tahun 2017. Ia menambahkan, rapat itu juga membicarakan bagaimana sikap dan tindakan pemerintah pascaterbitnya perppu.

"Bagaimana penerapannya, penegakan hukumnya, dan yang lainnya," jelas Prasetyo.

Lebih lanjut ia menekankan agar publik tak khawatir dengan terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017 tersebut. Pemerintah tetap memberikan pembinaan dan bantuan terhadap ormas.

"Tetapi kalau dia bertentangan dengan asas yang disepakati, dalam kita berbangsa dan bernegara, tentunya butuh penindakan," tambah Prasetyo. (MTVN/X-12)

Komentar