WAWANCARA

Jangan Rampas Hak Kami

Ahad, 23 July 2017 13:14 WIB Penulis: Fario Untung

MI/ADAM DWI

INFORMASI tentang lowongan CPNS yang dirilis Kementerian Hukum dan HAM pada 11 Juli 2017 lalu menjadi sumber kegalauan baru bagi Ariani Soekanwo. Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) serta pimpinan Gerakan Aksebilitas Umum Nasional (GAUN) itu bahkan menggelar jumpa media pada Rabu (19/7) untuk menyuarakan protesnya. Hanya ada satu formasi yang dibuka buat kalangan disabilitas dari 17.526 formasi yang dibuka. Isu ini menjadi tambahan PR bagi aktivis hak-hak para penyandang disabilitas yang juga penyandang tunanetra ini. Media Indonesia menjumpai Ariani di Kantor PPUA, pada kamis (20/7), tempat ia biasa bergerak energik tanpa bantuan tongkat dan mengerjakan aneka kegiatan, mulai memimpin rapat, mengetik, hingga menulis pesan di Whatsapp.

Berangkat dari kasus lowongan CPNS di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, bagaimana Anda memandang isu disabilitas saat ini?

Jelas ada pelanggaran terhadap UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kenapa? Karena kuota penerimaan tenaga kerja disabilitas di lingkungan pemerintahan, BUMN, BUMD, dan kementerian itu 2%. Jadi, seharusnya ada 350 disabilitas yang diterima. Itu kan sudah melanggar aturan, padahal UU-nya sudah sangat jelas. Jadi jelas, meski UU ini sudah disahkan, tetap implementasi di lapangan masih sangat jauh dari kata memuaskan. Tentu masih banyak PR yang harus diperbaiki agar kaum disabilitas benar-benar secara penuh mendapatkan hak. Harus diakui, hingga saat ini, di negara kita masih ada stigma-stigma kepada disabilitas, di lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan negara.

Bagaimana dengan lingkungan keluarga?

Keluarga yang merupakan lingkungan paling kecil saja masih sering mendiskriminasi anak disabilitas, banyak yang tidak disekolahkan, kalau pun sekolah, tidak akan sampai ke perguruan tinggi. Padahal semua saudara disekolahkan sampai ke perguruan tinggi, bahkan lebih. Padahal, seharusnya hal-hal seperti itu sudah tidak boleh terjadi. Kondisi anak atau orang yang seperti apa pun, harus mendapat perlakuan yang sama, termasuk yang disabilitas. Karena semua itu sudah ada undang-undang yang mengatur untuk mereka mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lainnya. Kaum disabilitas juga memiliki hak yang sama, bersosialisasi, memberikan suara, bekerja, mendapat aksesibilitas serta hak inklusif yang harus disediakan pemerintah.

Evaluasi Anda terhadap UU Disabilitas?

UU Disabilitas dilahirkan untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat kaum disabilitas. Penyandang disabilitas itu secara jelas, dalam UU, ditegaskan, hak dan status hukumnya sama dengan warga negara lainnya. Jika dilanggar, tentu sudah ada hukumannya, berupa denda dan kurungan pidana.Namun, ternyata, diskriminasi masih terjadi di berbagai sektor, mulai pendidikan, pekerjaan, hingga hampir di semua lini kehidupan. UU Disabilitas ini sudah mengatur hal-hal yang sifatnya sektoral sehingga dapat memenuhi seluruh hak para penyandang disabilitas di semua sektor. Mereka harus bebas dari stigma, punya hak hidup, keadilan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, olahraga, politik, transportasi, infrastruktur, didata, serta hak-hak lain. Jadi implementasi UU ini harus terus diperjuangkan. Namanya suatu undang-undang, kalau sudah disahkan, ya, tidak langsung otomatis semua beres.

Sejauh ini, bagaimana Anda melihat upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak-hak kaum disabilitas, baik dari segi regulasi maupun fasilitas yang disediakan?

Upaya pemerintah sejauh ini memang sudah meningkat jauh ketimbang sebelumnya. Namun, tetap masih banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki dan melibatkan kaum disabilitas yang mengetahui secara pasti segala kebutuhan. Akan tetapi, ada juga beberapa lembaga pemerintah yang sudah sangat fokus terhadap kaum disabilitas, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU banyak melibatkan kaum disabilitas untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Dalam beberapa kesempatan, pihak KPU sudah turut berperan aktif menyediakan bahasa isyarat untuk para tunarungu agar dapat turut menyaksikan debat atau sosialisasi yang diberikan.

Kalau untuk fasilitas, kami mengakui ada perkembangan ke arah yang cukup baik. Seperti halnya perbaikan dan pembuatan trotoar baru dengan menggunakan guiding block untuk kaum tunanetra sehingga memudahkan untuk mengarahkan jalan. Selain itu, fasilitas yang jauh lebih baik juga diberikan Trans-Jakarta. Namun, memang masih banyak yang belum peduli dengan kami, meski arahnya sudah lebih baik. Kami harap, setiap hal yang berkaitan dengan kaum disabilitas, pemerintah atau pihak-pihak terkait, mau melibatkan kami, para disabilitas, dalam penerapannya.

Sebagai ketua PPUA Penca, Anda memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas agar dapat optimal memberikan suara saat pemilu. Bagaimana evaluasi Anda pada Pemilu 2014 maupun pilkada serentak?

Semua hak itu tentu harus kami perjuangkan, salah satunya hak untuk berpartisipasi dalam memberikan suara dan aspirasi. Salah satu cara awalnya, ya, tentu balik ke kita yang harus aktif ke KPU untuk bisa melibatkan diri.
Kami lakukan segala advokasi regulasi untuk menjamin hak-hak disabilitas. Karena pada 2002, kita sudah mengadvokasi beberapa kali pemilu. Dari beberapa pemilu dan pilkada yang sudah dilewati, memang evaluasinya sudah semakin bagus. Pelibatan kaum disabilitas sudah semakin naik. Meski saya belum memiliki datanya, hal itu sudah saya dan teman-teman disabilitas lain rasakan.

Kerja KPU juga kami akui semakin baik. Kebanyakan lembaga pemerintah lain selalu merasa terbebani jika harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi kami, tapi KPU justru mengundang dan bertanya langsung kepada kami perihal apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang suara kaum disabilitas. Jadi KPU itu bisa dijadikan salah satu contoh pemenuhan hak penyandang disabilitas itu bukan dianggap beban, tetapi dianggap nilai plus. Jadi, itu menjadikan indeks prestasi demokrasi Indonesia meningkat tajam karena salah satunya ialah pemenuhan hak politik bagi kaum disabilitas ini.

Kami juga dilibatkan bahkan sampai diberi tempat dan waktu untuk melakukan presentasi di depan KPU, Bawaslu, serta perusahaan-perusahaan yang terlibat langsung dengan KPU perihal pembuatan surat suara sehingga dalam kasus ini, peran kita tidak hanya datang dan dibacakan ini itu, tapi benar-benar dilibatkan secara langsung dan penuh.

Selain sebagai Ketua PPUA Penca, Anda juga Ketua GAUN. Bagaimana Anda melihat penyediaan fasilitas umum untuk kaum disabilitas?

Tentu Jakarta masih dijadikan sebagai patokan bagi kota-kota besar lain di Indonesia soal pengembangan segala sarana infrastruktur bagi kaum disabilitas. Namun saya pikir kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, Bali, dan Medan sudah cukup fokus dalam pengembangan segala infrastruktur untuk menunjang kaum disabilitas. Namun, tentu masih banyak fasilitas yang harus dibenahi, terutama di tempat-tempat publik yang notabene tanggung jawab pemerintah.
Bagi saya, kaum disabilitas itu juga membayar pajak dan tidak ada perlakuan khusus untuk kami seperti diberi tunjangan, diberi uang, atau apa pun itu sehingga tentu hak kami juga sama dengan hak warga negara lainnya.

Ada beberapa hal kecil yang masih jauh dari ramah bagi kaum disabilitas. Salah satunya masalah toilet, masih banyak tempat-tempat publik yang tidak memperhatikan toilet untuk kami. Seperti halnya mendesain arah pintu toilet ke dalam saat membuka tutup pintu. Tentu kalau desainnya ke dalam dan bukan ke luar, bagaimana kami yang menggunakan kursi roda bisa menggunakan fasilitas seperti itu. Nah itu hanya satu dari sekian banyak fasilitas yang tidak bersahabat bagi kami.

Berapa sebenarnya jumlah disabilitas di Indonesia?

Menurut WHO, di negara berkembang, termasuk Indonesia, sedikitnya ada 15% warga disabilitas, baik itu dari lahir, sakit kecelakaan lalu lintas, bencana, atau karena insiden lain. Disabilitas ini meliputi kondisi fisik maupun mental.

Kiat bagi masyarakat untuk memperlakukan disabilitas di sekitarnya dengan baik?

Perlakukanlah kami seperti layaknya orang normal lain. Namun memang bedanya kami memiliki keterbatasan yang tentunya kami tidak inginkan. Kami juga berharap pemerintah mau memberikan dukungan nyata, bukan sekadar wacana.

Kami juga selalu menghimbau kepada kaum disabilitas lain untuk tidak takut tampil di depan publik. Selain itu, jika memang terjadi pelanggaran, sudah ada payung hukum berupa UU yang melindungi dan menjaga segala hak kami. Diharapkan, kaum disabilitas bisa menjadi salah satu pilar untuk memajukan bangsa ini tanpa ada sama sekali bentuk perbedaan. (M-1)

BIODATA

Nama: Dra Hj Ariani Soekanwo
Tempat, Tanggal lahir: Malang, 30 Desember 1945
Pendidikan akhir: Lulusan Fakultas Sastra Jurusan Antropologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 1977
Jabatan: Ketua Umum PPUA Penca, Ketua Pokja RUU Penyandang Disabilitas

Komentar