Polkam dan HAM

PMKRI, GMKI dan PMII Sumsel Dukung Perpu Ormas

Jum'at, 21 July 2017 13:58 WIB Penulis: Selamat Saragih

Ilustrasi

GABUNGAN organisasi mahasiswa dan pemuda Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan dukungannya terhadap pemerintah yang menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk deklarasi oleh Ketua Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Wahyu Nugroho, Ketua Gabungan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Efrand, dan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rajik.

“Mendeklarasikan diri sebagai gabungan ormas pemuda dan mahasiswa yang anti gerakan radikalisme dan bertentangan dengan Pancasila,” kata Ketua Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Wahyu Nugroho, dalam rilis yang diterima wartawan, Jumat (21/7).

Melalui deklarasi ini, kata dia, gabungan organisasi mahasiswa dan pemuda berkomitmen untuk berperan secara aktif untuk menghindari radikalisme melalui pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara.

“Saling menjaga dan mewujudkan situasi Sumatera Selatan agar selalu aman dan damai dan menolak segala macam bentuk paham anti-Pancasila dan UUD 45 serta bersedia menjaga keutuhan NKRI,” tandasnya.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rajik menambahkan, untuk mengakomodasi berbagai kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keormasan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah extraordinary guna mencegah semakin berkembangnya pengaruh kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Permasalahannya adalah kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa tersebut berupaya memanfaatkan kebebasan berekspresi yang mereka anggap tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Efand, gabungan mahasiswa dan pemuda Sumatera Selatan menyatakan dukungan terhadap Perppu tentang Keormasan dan mengawal Pemerintah untuk melaksanakan Perppu tersebut. (OL-6)

Komentar