Humaniora

Masalah Pelabuhan Antarkan Gubernur Babel Raih Gelar Doktor

Senin, 17 July 2017 21:54 WIB Penulis: Rendy Ferdiansyah

MI/RENDY

PEMBANGUNAN Pelabuhan Tanjung Berikat yang tak kunjung dibangun dan menyisakan berbagai persoalan, membuat Erzaldi Rosman Djohan meraih gelar doktor ilmu pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Penelitian yang dilakukan di wilayah Tanjung Berikat, Kabupaten Bangka Tengah, menurut Erzaldi, sangat cocok dan layak untuk dibangun pelabuhan. Hal itu mengingat wilayah tersebut juga memiliki alur laut yang dalam, dan posisi strategis Babel dalam lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"Pada 2011, Bateng berencana bangun pelabuhan internasional. Pada 2013 keluar Keputusan Menhub Nomor 414 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional di Desa Tanjung Berikat. Tetapi hingga saat ini belum dibangun dan dimanfaatkan maksimal," kata Erzaldi di hadapan 11 profesor penguji di Balairung Kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat, kemarin.

Ia menyebutkan, keberadaan pelabuhan internasional di Babel sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian dan kegiatan ekspor impor. Salah satu kendala kapal berkapasitas besar tak bisa masuk dikarenakan pelabuhan di Babel yang tidak memadai. Padahal ekspor lada saat ini sedang gencar dilakukan revitalisaai untuk mengembalikan kejayaan lada putih.

Erzaldi membeberkan, Indonesia belum mengoptimalkan kekayaan laut. Keunggulan geografis yang dimiliki Babel masih belum diberi peran signifikan bagi pertumbuhan masyarakat. Pemerintah daerah pun belum bisa baca peluang padahal berada di wilayah ALKI 1.

"Ini dikarenakan banyak faktor diantaranya status pantai masih kawasan hutan lindung. Status yang ditetapkan itu ketika masih bergabung dengan Sumsel, tanpa dilakukan penelitian mendasar. Sehingga potensi yang ada secara alam terabaikan," ungkapnya.

Ia menyimpulkan, terbengkalainya pembangunan pelabuhan ini, selain dikarenakan status kawasan yang masih terganjal hutan lindung, pemkab juga belum dilibatkan dengan baik. Ia menilai masih ada arogansi untuk mempertahankan pendapat antara provinsi, pusat atau kabupaten yang menyebabkan pemkab tak dapat peran maksimal.

"Komunikasi yang belum intens dengan Kementerian Perhubungan terkait sinkronisasi terhadap visi pembangunan, dan komunikasi dengan Kementerian Kehutanan terkait upaya pembebasan lahan, merupakan kendala lain," ujarnya.

Gubernur Babel ini menyebutkan, SDM di Babel masih belum memadai dalam mendukung implemtasi kebijakan pembangunan di Pelabuhan Tanjung Berikat. "Selain itu, banyak masyarakat menganggap ini pengalihan status. Banyak yang belum setuju, karena adanya anggapan bahwa kebijaksanaan tersebut akan mengancam mata pencaharian mereka sebagai nelayan," bebernya.

Dalam sidang promosi ini, Erzaldi juga sangat menguasai materi yang disampaikan. Hal itu dibuktikan dengan lancarnya menjawab semua pertanyaan yang diajukan delapan profesor, dan tiga promotor. Sidang senat terbuka ini dipimpin promotor Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS berlangsung sejak pukul 14.00 WIB hingga 16.30 WIB. Sejumlag tokoh nasional seperti mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung ada di antara 300 undangan. (OL-4)

Komentar