Humaniora

Kemenkominfo Tunggu Respons Telegram untuk Normalisasi Aplikasi

Senin, 17 July 2017 21:44 WIB Penulis: Antara

AP/Wally Santana

DIREKTUR Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Samuel A Pangerapan, mengatakan, normalisasi aplikasi pesan percakapan Telegram berbasis web menunggu respons perusahaan tersebut dalam memenuhi ketentuan yang ada.

"Normalisasi tergantung dari seberapa cepat respons memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau ketentuan yang ada sudah terpenuhi, ya kita harus melakukan normalisasi," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kominfo Jakarta, Senin (17/7).

Ia mengatakan bahwa Telegram telah disalahgunakan oleh para teroris untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, selain itu juga menyebarkan materi-materi terkait terorisme.

Kemenkominfo sendiri telah mengirim surat elektronik enam kali tanpa jawaban, sehingga pada 14 Juli 2017 memutuskan untuk melakukan pemblokiran.

Kini, menurut dia, telah terjadi perkembangan. Pihak Telegram juga telah memulai komunikasi guna menyelesaikan persoalan ini.

Seperti dinyatakan dalam konferensi pers tersebut, Menkominfo Rudiantara juga menyampaikan telah menerima surat elektronik permintaan maaf dari CEO Telegram Pavel Durov.

"Saya sudah menerima email mengenai permintaan maaf Pavel Durov, rupanya dia tidak menyadari adanya beberapa kali permintaan dari Kemenkominfo 2016," katanya.

Ia mengatakan bahwa CEO Telegram kini telah menindaklanjuti dan mengusulkan komunikasi khusus untuk proses penanganan konten negatif khususnya radikalisme/teorisme.

"Saya mengapresiasi respons dari Pavel Durov tersebut dan Kemenkominfo akan menindaklanjuti secepatnya dari sisi teknis detail agar SOP bisa segera diimplementasikan," katanya.

Kemenkominfo akan menindaklanjuti terhadap komunikasi yang dilakukan oleh Telegram tersebut. Di antaranya kemungkinan dibuatnya government channel (saluran pemerintah) agar komunikasi dengan Kemenkominfo lebih cepat dan efisien. Kementerian meminta diberikan otoritas sebagai trusted flager terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram.

Selain itu, kementerian juga meminta Telegram untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia. Hal ini, menurut Samuel, agar lebih memudahkan koordinasi dengan pihaknya terutama dalam penanganan konten negatif termasuk terorisme.

Sementara itu, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Arief Dharmawan, dalam kesempatan itu, mengatakan, pemblokiran tersebut dibutuhkan mengingat banyaknya bukti konten terorisme yang disebarkan melalui aplikasi ini dan belum ada tindakan.

Untuk itu, menurut dia, pemblokiran tersebut merupakan peringatan agar Telegram turut serta dalam penanggulangan terorisme dan memenuhi ketentuan yang ada di Indonesia. (OL-2)

Komentar