Polkam dan HAM

Pemerintah Ancam Koalisi jika tak Satu Suara di RUU Pemilu

Senin, 17 July 2017 20:54 WIB Penulis: Rudy Polycarpus

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah membuka opsi reshuffle bagi partau koalisi yang tidak satu suara dengan pemerintah dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Hal itu disampaikan Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7).

"Insya Allah," jawabnya singkat ketika ditanya apakah ada sanski reshuffle bagi partai yang membelot.

Meski demikian, sambung Pramono, pemerintah masih optimistis koalisi solid dalam Rapat Paripurna DPR pada 2017. "Kami jelas meyakini ini akan terselasaikan," tandasnya.

Pembahasan RUU Pemilu antara DPR dan pemerintah saat ini sudah molor empat bulan dari target penyelesaian awal yang ditetapkan, yaitu pada 28 April 2017.

Pekan lalu, Panitia Khusus DPR bersama pemerintah kembali gagal menyepakati lima isu krusial yang tersisa dan menyerahkan keputusan akhir pada Rapat Paripurna DPR, 20 Juli mendatang.

"Jadi, seharusnya, kepentingan politik jangka pendek dikesampingkan. Konsolidasi di internal pemerintah dilakukan. Kami berharap keputusan terbaik," pungas politisi PDIP itu. (X-12)

Komentar