Polkam dan HAM

KPK Janji Tuntaskan Kasus Korupsi RJ Lino

Senin, 17 July 2017 19:39 WIB Penulis: Damar Iradat

MI/ROMMY PUJIANTO

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) dengan tersangka Richard Joost (RJ) Lino mandek. KPK akan terus mendalami kasus ini.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengaku, pihaknya kesulitan mengungkap kasus ini. Padahal, RJ Lino sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 18 Desember 2015.

"Masih ada beberapa hal yang masih kami hadapi permasalahannya," kata Agus seusai bertemu dengan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (17/7).

Kendati begitu, Agus berjanji pihaknya tidak akan berhenti mengusut kasus ini. Apalagi, Pansus Pelindo II pada siang tadi juga sudah menyerahkan data dan informasi baru, termasuk sejumlah dugaan korupsi di Pelindo II.

"Temuan yang paling baru ternyata ada data banyak sekali," tegas Agus.

KPK telah menetapkan RJ Lino pada 18 Desember 2015, tetapi sampai hari ini, Lino yang kini menjabat sebagai salah satu Komisaris PT JICT masih belum ditahan. Lino juga diperiksa terakhir kali sebagai tersangka pada 5 Februari 2017.

Pada Februari 2017, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, pihaknya baru memeriksa 53 orang sejak Januari 2016 sebagai saksi untuk tersangka Lino. Unsur saksi sebagian besar pejabat dan pegawai Pelindo II.

Febri saat itu menjelaskan, salah satu penyebab lambannya pengusutan kasus yang menyeret RJ Lino disebabkan KPK masih menanti penghitungan kerugian negara. Penghitungan kerugian negara itu akibat dari penerapan Pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kendala lainnya, KPK juga kesulitan mengumpulkan bukti dalam kasus ini. Pasalnya, ada bukti-bukti yang berada di luar negeri.

Kasus dugaan korupsi pengadaan tiga QCC ini mencuat ketika KPK menetapkan RJ Lino selaku Direktur Utama PT Pelindo II, sebagai tersangka pada 18 Desember 2015. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti.

Lino diduga telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi. Hal itu lantaran Lino disebut-sebut menunjuk langsung Wuxi Huadong Heavy Machinery Co Ltd dalam proyek tersebut.

Internal Pelindo telah mengingatkan Lino bahwa penunjukan langsung ini bermasalah. Terlebih, barang yang diajukan Wuxi dinilai tak sesuai spesifikasi teknis dan berpotensi melanggar hukum.

Atas perbuatannya itu, Lino disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (MTVN/OL-2)

Komentar