Ekonomi

Ketimpangan Alami Stagnasi

Senin, 17 July 2017 19:15 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

TINGKAT ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia dari aspek rasio Gini tercatat sebesar 0,393 per Maret 2017. Dengan angka itu bisa dikatakan tingkat ketimpangan di Tanah Air mengalami stagnasi jika mengacu pada rasio Gini per Maret 2016 sebesar 0,397 dan September 2016 sebesar 0,394.

Rasio Gini dengan nilai 0-1 menjadi salah satu parameter bagi pemerintah dalam melihat tingkat ketimpangan. Tingginya nilai Gini mengindikasikan ketimpangan yang semakin tinggi. Dari 2010 hingga September 2014, rasio Gini di Indonesia terus berfluktuasi.

Periode Maret 2015 sampai Maret 2017, meski menurun dan menunjukkan telah terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Tanah Air, tetapi penurunannya sangat landai, bahkan mendekati stagnan.

"Melihat Gini ratio dalam beberapa periode bisa dibilang hampir stagnan. Ketimpangan nyaris tidak mengalami perubahan," jelas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam konferensi pers, Senin (17/7).

Lebih lanjut dia mengungkapkan rasio Gini di perkotaan per Maret 2017 tercatat 0,407 atau turun dibandingkan September 2016 sebesar 0,409 dan Maret 2016 sebesar 0,410 . Adapun Gini Ratio di wilayah perdesaan pada Maret 2017 mencapai 0,320, malah naik dari rasio Gini periode September 2016 0,316 dan Maret 2016 0,327.

"Gini ratio di kota (0,407) lebih besar dari Gini ratio di desa (0,320). Itu disebabkan gap antara masyarakat bawah dan atas di wilayah kota lebar sekali,” tukas Kecuk, sapaan akrab Suhariyanto.

Adapun provinsi yang mempunyai nilai rasio Gini tertinggi berada di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,432 dan terendah di Bangka Belitung sebesar 0,282.

Di samping rasio Gini, parameter ketimpangan yang kerap digunakan ialah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah sebagaimana ukuran Bank Dunia.

Tingkat ketimpangan tinggi jika presentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya di bawah 12%. Kemudian, ketimpangan sedang terjadi jika angkanya berkisar 12%-17% dan ketimpangan rendah kala angkanya berada di atas 17%.

"Berdasarkan perkembangan distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah pada Maret 2017 tercatat 17,12%. Artinya ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase Maret 2017 itu naik dari kondisi September 2016 sebesar 17,11%, begitu juga terhadap Maret 2016 yang 17,02%," urainya.

Kecuk menekankan upaya menurunkan ketimpangan tidak mudah lantaran membutuhkan peta jalan jangka panjang. Kunci menekan ketimpangan dan kemiskinan tidak lain dengan menurunkan ketimpangan kesempatan.

Pertumbuhan ekonomi setidaknya harus berkualitas, diiringi dengan pembangunan infrastruktur guna memperlancar mobilitas barang dan oprang. Pemerintah dikatakannya perlu memperluas sasaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan meningkatkan pendidikan vokasi. (X-12)

Komentar