Polkam dan HAM

Istana Bantah Pemerintah Ingin Jegal Prabowo

Senin, 17 July 2017 18:34 WIB Penulis: Achmad Zulfikar Fazli

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

PEMERINTAH ngotot ingin ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% dari perolehan suara partai politik. Namun, Istana Kepresidenan membantah ngototnya pemerintah itu lantaran ingin menjegal pencalonan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Tidak benar itu," kata juru bicara presiden, Johan Budi SP, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Tudingan pemerintah ingin menjegal Prabowo itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Menurut Fadli, ambang batas presiden 20 persen semata-mata untuk membuat Prabowo gagal maju pada Pilpres 2019.

Namun, Johan menyebut tudingan itu tak jelas. Apalagi, DPR saat ini masih membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Tak hanya itu, ia menilai ambang batas pencalonan presiden juga tak bisa hanya diputuskan oleh pemerintah. Itu haruslah atas persetujuan DPR dan pemerintah.

"Jadi tergantung kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. Terlalu jauh itu mah," ucap dia.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, ambang batas pencalonan presiden 20% bukan untuk menciptakan calon tunggal. Terbukti, ambang batas ini telah diterapkan pada dua pemilu, tapi tak ada calon tunggal.

"Lihat saja, dua kali Pilpres, 20 dan 25 (%). Yang pertama, lima pasang calon. Yang kedua, dari harusnya empat jadi dua. Karena UUD katakan partai politik atau gabungan partai politik yang punya kewenangan mencalonkan calon presiden dan cawapres," kata Tjahjo.

Menurut dia, tak ada bukti yang bisa menunjukan pemerintah ingin menciptakan calon tunggal. Ambang batas pencalonan presiden, kata Mendagri, semata-mata bertujuan untuk menciptakan sistem presidensiil yang kuat.

"Jadi kalau ada politisi, ada yang katakan 20 dan 25% itu kepentingan pemerintah untuk calon tunggal, buktinya enggak ada kok. Sudah diatur di UU yang baru, tak akan mungkin ada calon tunggal. Ini kan agar memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. Itu saja," pungkas dia. (MTVN/OL-2)

Komentar