Polkam dan HAM

Pemerintah Memastikan PT 20% tidak akan Menciptakan Calon Tunggal

Senin, 17 July 2017 17:40 WIB Penulis: Achmad Zulfikar Fazli

ANTARA/M AGUNG RAJASA

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah ambang batas presiden atau presidential threshold 20% perolehan suara partai politik atau 25% jumlah kursi di DPR untuk mengarah pada calon tunggal di Pilpres 2019.

Pasalnya, sudah dua kali pemilu dengan ambang batas tersebut terbukti yang berkompetisi di pilpres lebih dari satu calon.

"Lihat saja, dua kali pilpres, 20% dan 25%. Yang pertama, lima pasang calon. Yang kedua, dari harusnya empat jadi dua. Karena Undang-undang Dasar katakan partai politik atau gabungan partai politik yang punya kewenangan mencalonkan calon presiden dan cawapres," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Menurut dia, politikus dan pengamat yang menyebut adanya kepentingan pemerintah dengan ambang batas tersebut tak bisa membuktikannya. Apalagi, ia mengklaim UU Pemilu yang baru nanti mengatur agar tidak ada calon tunggal di pilpres.

Ia menekankan, pemerintah bersikeras ingin ambang batas presiden 20% semata-mata buat memperkuat sistem pemerintahan presidential.

"Pilkada juga sama 20% dan 25% enggak ada yang protes. Dua kali pilpres juga enggak ada yang protes. Memang kalau ada yang protes, sama saja semua (partainya)," ucap dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, bila keinginan pemerintah soal ambang batas tak diikuti oleh DPR, maka aturan pemilu 2019 akan kembali ke UU lama. Ia tak masalah bila hal itu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, kata dia, semua UU memang rawan digugat dan hal itu menjadi hak warga negara buat menggugatnya.

Namun, menurut dia, lobi soal amabang batas ini masih berlangsung di DPR. Ada opsi tiga ambang batas yang akan dipilih parlemen dalam paripurna, 20 Juli mendatang.

Tiga opsi tersebut yakni ambang batas 20%, 0%, dan 10%. Tapi, ia tetap berkeyakinan DPR akan menyetujui ambang batas presiden 20%.

"Semua lobi, semua penjelasan sampai enam bulan di pansus, panja, kemudian lobi-lobi sudah semua, sudah disepakati 20 (persen) akan diputuskan. Apakah nanti akan diputuskan dalam musyawarah? kami dengar temen-teman fraksi, baik yang setuju nol persen, 10%-15%, 20%-25% sedang berupaya cari kata mufakat. Mudah-mudahan setuju di 20%-25%," pungkas dia. (MTVN/OL-6)

Komentar