Megapolitan

Pemerintah Mestinya Bangun Trotoar 10% Tiap Tahun

Senin, 17 July 2017 15:59 WIB Penulis: Sri Utami

MI/BARY FATAHILLAH

PEMERINTAH DKI Jakarta diminta membuang sikap laten bertindak setelah gaduh. Seperti diberitakan sebelumnya, setelah terjadinya peristiwa yang tengah viral saat ini terkait jalur pejalan kaki yang dilintasi oleh kendaraan bermotor, pemerintah baru bereaksi.

Sejak awal pemerintah dinilai tidak serius membangun sarana pejalan kaki meski sudah diatur dalam berbagai aturan di antaranya undang-undang No 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Pendiri Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Syafrudin menjelaskan pemerintah seharusnya membangun fasilitas pejalan kaki 10% setiap tahunnya. Kondisi trotoar yang tidak ramah dan aman serta jalur yang tidak tersambung dengan berbagai fasilitas publik seperti halte Transjakarta, menambah keengganan masyarakat untuk berjalan kaki.

"Jika kita perhatikan jalur pejalan kaki ini tidak pernah nyambung dengan faslitas publik seperti halte bus saja misalnya. Belum lagi kondisinya yang berlubang, ada pedagang, tempat ojek mangkal dan sebagainya," jelasnya

Dari 7000 kilometer ruas jalan di Ibu Kota menurut Syafrudin hanya 400 kilometer jalan yang dilengkapi dengan trotoar. Selama itu pula jumlah trotoar tidak pernah bertambah.

"Jalan (trotoar) itu yang penting tidak licin dan ada sarana untuk disabilitas. Jadi seharusnya bukan jalur yang sudah ada dibuat mewah yang penting ciptakan trotoar dan tersambung,"terangnya.

Syafrudin juga berharap pemerintah bisa mencontoh Hong Kong dalam membangun kesadaran jalan kaki. Selain aturan tegas menggunakan tranpotrasi umum, pemerintah dan perusahaan swasta diwajibkan mereformasi sarana gedung untuk pejalan kaki.

Jika hal tersebut diterapkan, secara tidak langsung akan menjalankan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. " "Ada reformasi gedung dan sarana yang ditujukan membuat ketertarikan karyawannya untuk jalan kaki," imbuhnya

Dia juga mengkritisi Car Free Day yang dinilainya sudah bergeser dari tujuan awal, yaitu menggalakkan Jakarta bebas polusi dan jalan kaki. "Sayang sekali pemerintah gunakan ini untuk event saja. Tidak seimbang dengan upaya ramah lingkungan apalagi menambah trotoar," cetusnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku sudah memerintahkan ke semua wali kota untuk menjaga trotoar yang jadi hak pejalan kaki. "Semua wali kota harus menjaga trotoarnya jangan sampai trotoar yang sudah diperbaiki ditambah pot besar di tengahnya. Itu sama saja menganggu," jelasnya

Terkait sanksi yang diterapkan bagi pelanggar kendaraan, hal itu menjadi kewenangan polisi lalu lintas. "Kalau sanksi itu kewenangan polisi lalu lintas. Kalau pedagang itu kewenangan kami dan walikota segera tidak tegas pedagang yang menggunakan jalur," ujarnya. (X-12)

Komentar