Megapolitan

PN Jaksel Hari ini Beri Putusan Praperadilan Hary Tanoe

Senin, 17 July 2017 11:06 WIB Penulis: Ilham Wibowo

MI/Susanto

PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini akan memberikan hasil akhir upaya praperadilan yang ditempuh Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe). Sidang putusan ini akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB dipimpin hakim tunggal Cepi Iskandar.

"Kemarin majelis bilang pukul 10.00 WIB mulainya. Kami usahakan sebelum pukul 10.00 WIB sudah ada di sana (PN Jaksel)," kata kuasa hukum Hary Tanoe, Munatsir Mustaman saat dihubungi, Senin (17/7).

Munatsir meyakini, majelis hakim akan memberikan putusan terbaik. Polri, kata dia, telah melakukan pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan kasus SMS ancaman ini.

"Kami sangat optimis (menang persidangan) berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, penetapan status Hary Tanoe sebagai tersangka sesuai prosedur. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) juga telah dilayangkan ke kejaksaan.

"Iya, kan enggak boleh ngarang-garang. Apalagi kan tokoh itu," kata Ari di Mabes Polri, Selasa (11/7).

Ari menegaskan peningkatan status tersangka juga berdasarkan hasil gelar perkara internal Polri. Penyidik, kata dia, punya pertimbangan berdasarkan parameter alat bukti dan pendalaman saksi dalam mengungkap sebuah kasus.

Polri tak mempermasalahkan upaya praperadilan yang kini ditempuh Hary di Pengadilan Negri Jakarta Selatan. Upaya menguji bukti dan saksi dalam penetapan tersangka itu, kata dia, tak akan menghentikan proses penyidikan.

Ari mengatakan, penyidik telah mendalami sejumlah kasus Hary. Mulai dari kasus ancaman terhadap penegak hukum hingga dugaan korupsi. "Kita akan kaji itu semua," ujar Ari.

Hary ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Juni karena diduga mengancam Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui pesan pendek (SMS).

Bos MNC Group ini juga diperiksa terkait dugaan korupsi restitusi pajak Mobile 8 yang sempat terhenti karena praperadilannya dikabulkan. Pemeriksaan dilakukan 6 Juli lalu.

Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru kepada Hary dan Anthony. Dasarnya adalah Kejaksaan Agung menilai perkara PT Mobile 8 Telecom bukan pajak, melainkan murni tindak pidana korupsi.

PT Mobile 8 Telecom diduga memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya PT DNK senilai Rp80 miliar selama 2007-2009. (MTVN/OL-6)

Komentar