Ekonomi

Kaltim Siapkan Obligasi untuk Biayai Tol

Senin, 17 July 2017 10:17 WIB Penulis: Try/E-3

Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak -- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

GUBERNUR Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menyampaikan pihaknya tengah mempersiapkan proses obligasi daerah untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur tol dan pelabuhan.

“Obligasi daerah sedang kami kaji. Kini, dalam proses membuat naskah akademik untuk peraturan daerah. Setelah selesai, kami ajukan ke pusat. Semua persyaratan seperti tiga tahun berturut memperoleh nilai wajar tanpa pengecualian sudah kami penuhi,” ujarnya, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/7).

Awang mengatakan Kalimatan Timur memiliki proyek jalan tol yang dapat dibiayai obligasi daerah. Saat ini proyek tol yang ada di Kalimantan Timur yakni tol Balikpapan-Samarinda yang memakan biaya Rp6,7 triliun dengan dibiayai kolaborasi APBN, APBD, dan swasta termasuk pinjaman dana dari Tiongkok.

“Yang saya jual itu jalan tol, itu tidak berhenti di Bontang. Bontang-Sangata, kemudian Sa­ngata sampai KEK Maloy. Jalur tol dari Samarinda-Bontang-Sangata-KEK Maloy membutuhkan biaya sekitar Rp6 triliun-Rp7 triliun di luar pembebasan lahan,” ujarnya.

Dia menuturkan proyek obligasi jalan tol itu rupanya banyak diminati pihak swasta. Saat ini diakui sudah ada 14 perusahaan yang akan mengikuti.

“Sudah ada dana swasta yang mau. Tadinya di awal saya ragu apakah ada investor yang mau. Ternyata setelah dihitung kelayak-an secara ekonomi dan finansial, investor berebut. Termasuk Jasa Marga. Yang ikut lelang ada 14 perusahaan,” ucap Awang.

Chief Economist sekaligus Director for Investor Relation PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat menambahkan daerah tidak bisa mengandalkan komoditas dari sumber daya alam. Karena itu, pemerintah daerah harus melakukan perubahan struktural, dengan menerbitkan surat utang atau obligasi.

“Daerah perlu berpikir bagaimana bisa menerbitkan surat utang. Namun, di dalamnya harus ada perubahan struktural yang membuat investor percaya diri dengan tata kelola di daerah.”

Terkait hambatan seperti administrasi daerah yang belum baik sehingga membuat investor tidak percaya, ia mengusulkan daerah menjaminkan aset mereka. “Di tahap awal, dijamin dulu dengan aset, misalnya pakai skema obligasi syariah ijarah atau lainnya.”

Secara terpisah, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyampaikan daerah bisa menerbitkan surat utang atau obligasi daerah apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. “Selain itu, tercantum dalam APBD, dan manajemen risiko daerah juga harus baik,” ucapnya. (Try/E-3)

Komentar