Ekonomi

Dimatangkan, Penyaluran Kredit Ultramikro

Senin, 17 July 2017 10:17 WIB Penulis: Erandhi Hutomo

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iwan Faidi -- ANTARA FOTO/Reno Esnir

PEMERINTAH telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan pembiayaan ultramikro yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pembiayaan di bawah Rp10 juta.

Keterangan pers tertulis Kemenko Perekonomian yang diterima di Jakarta menyebutkan pelaksanaan program pembiayaan itu dilakukan Pusat Investasi Pemerintah, yaitu badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) termasuk koperasi sebagai penyalur.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iwan Faidi menyebutkan pembiayaan ultramikro tersebut merupakan program pemerintah untuk mendorong usaha masyarakat. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun pada 2017 bagi program pembiayaan ultramikro.

“Pembiayaan ini diharapkan tidak hanya menjadi modal usaha, tetapi juga dapat menjadi modal dalam pembentukan karakter wirausaha masyarakat,” ujarnya.

Sasaran pembiayaan ialah usaha mikro dengan kriteria tidak sedang dibiayai lembaga keuangan atau koperasi, dimiliki warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK elektronik, serta memiliki izin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah atau surat pernyataan usaha dari penyalur.

Komplementer KUR
Kepala Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Syahrir Ika mengatakan pembiayaan ultramikro merupakan komplementer dari program kredit usaha rakyat (KUR) sehingga sifatnya saling melengkapi.

Syahrir juga menjelaskan bahwa pihaknya bertindak sebagai coordinate fund dan menyalurkan pembiayaan ultramikro kepada debitur melalui LKBB, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga linkage.

“Pendampingan yang intens juga menjadi kunci keberhasilan model pembiayaan ini sehingga tingkat pembiayaan bermasalah menjadi sangat rendah,” katanya.

Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan Sugiarso mengatakan pembiayaan ultramikro merupakan peluang bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan kredit dengan syarat mudah.

“Semoga setelah nanti diresmikan, program ini betul-betul dapat menyasar semua provinsi, khususnya daerah terpencil,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Simpan Pinjam, Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Husein menambahkan koperasi memiliki peran besar dalam penyaluran kredit ini karena sebagian besar UKM di Indonesia merupakan anggota koperasi.

“Untuk itu, koperasi diharapkan dapat berperan aktif dalam menya­lurkan pembiayaan ultramikro,” ujar Ahmad.

Secara keseluruhan, pemerintah berencana mempercepat realisasi program ini melalui sosialisasi dan publikasi agar pelaku usaha mikro memiliki akses keuangan dengan plafon dan bunga yang lebih rendah agar dapat meningkatkan modal kerja serta meningkatkan kapasitas produksi.

Program pembiayaan ultra mikro ini ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 yang telah terbit pada 23 Februari 2017. (Ant/E-1)

Komentar