Properti

Lebih Banyak Orang Nikmati Rumah Subsidi

Selasa, 11 July 2017 09:24 WIB Penulis: Ghani Nurcahyadi

Deretan rumah bantuan untuk nelayan di pesisir pantai di Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (5/7). -- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

KEBUTUHAN yang tinggi akan rumah murah layak huni mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merevisi aturan batas atas penghasil­an penerima perumahan bersubsidi. Batas atas penghasilan sebelumnya maksimal Rp4 juta kini menjadi Rp7 juta.

Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera Lana Winayanti menjelaskan tujuan penaikan batas atas penghasilan itu untuk menjamin program satu juta rumah yang dijalankan pemerintah dapat dinikmati seluruh masyarakat. Biaya hidup yang berbeda di tiap-tiap daerah juga menjadi pertimbangan Kementerian PU-Pera dalam melakukan revisi tersebut.

Meskipun begitu, lanjut Lana, kebijakan tersebut belum akan terealisasi dalam waktu dekat mengingat pembahasan mengenai revisi tersebut masih berkisar di internal pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian PU-Pera. Sosialisasi terhadap bank ataupun pengembang pun mesti dilakukan terlebih dulu.

“Pokoknya pembahasannya masih panjang karena kami masih mengkaji hal itu. Rea­lisasinya paling cepat 2018. Ada aturan lain juga yang mesti diikuti, semisal penerbitan SLF (sertifikat layak fungsi) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016. Namun, kalau dilihat baru 20 kabupaten/kota yang dapat menerbitkan SLF. Ini pun bukan terkait dengan rumah sederhana, melainkan gedung dan bangunan lain,” papar Lana kepada Media Indonesia, kemarin.

Revisi itu juga masih melihat realisasi program satu juta rumah yang sebelumnya diterapkan, terutama dari sisi kepentingan konsumen. Lana meng­akui dari beberapa rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih ditemui sejumlah permasalahan di lapangan soal infrastruktur dasar layaknya pasokan listrik. Ke depan, pengecekan soal infrastruktur dasar rumah bersubsidi lebih diperketat.

Saat ini golongan MBR berhak membeli rumah dengan kisaran harga Rp141 jutaan melalui KPR subsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang sudah disediakan 31 bank tergantung zona. Selain harga terjangkau, golongan MBR dapat mencicil rumah dengan uang muka cukup 1%-5% dan bunga flat 5% sampai lunas.

Layanan perbankan
Dari sisi pengembang, revisi mengenai batas atas penghasil­an MBR yang berhak mengajukan FLPP untuk membeli rumah bersubsidi mendapat sambutan baik. Hanya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyoroti perbedaan layanan perbankan di tiap-tiap daerah terkadang menghambat rea-lisasi rumah bersubsidi.

“Saya mendapatkan laporan di Kalimantan ada pembangunan yang macet hingga 2.000 unit karena hambatan layanan perbankan. Namun, saya juga melihat ada perbaik­an pelayanan yang dilakukan bank. Beberapa hambatan juga masih ada dari PP 64/2016 yang belum dijalankan atau aturan SLF yang makan waktu,” kata dia kepada Media Indonesia.

Meskipun begitu, pasar yang sudah terbentuk dari penyediaan rumah bersubsidi membuat pihaknya optimistis target 210 ribu rumah bersubsidi dapat tercapai tahun ini meskipun realisasinya baru 35% di semester I 2017. Rendahnya realisasi di awal tahun dianggap wajar karena dihitung setelah kredit pemilikan rumah berjalan. Padahal, perjanjian kerja sama operasional antarbank baru berjalan pada Januari-Februari.

Optimisme pria yang akrab disapa Eman itu didukung pula dengan menggeliatnya pengembang di daerah. Sejumlah daerah bahkan menaikkan target realisasi pada tahun ini setelah melihat kebutuhan pasar yang tinggi. Contoh, Provinsi Banten menaikkan target jadi 8.000 unit dari 6.500 unit dan Nusa Tenggara Timur menaikkan target menjadi 4.000 unit dari 2.500 unit. (S-4)

Komentar