WAWANCARA

Yuliandre Darwis Tontonan yang Nasionalis

Ahad, 9 July 2017 15:00 WIB Penulis: Rizky Noor Alam

MI/ADAM DWI

SEKITAR pukul 10.00, Media Indonesia berkunjung ke Kantor Pusat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Muda, cerdas, dan energik ialah kesan yang Media Indonesia tangkap saat bertemu dengan Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis. Dia pemimpin lembaga negara termuda saat ini. Kami pun berkesempatan mewawancarainya terkait dengan dunia penyiaran Indonesia saat ini. Berikut kutipan wawancara tersebut.

Bagaimana Anda melihat fenomena blur yang banyak dilakukan stasiun TV yang menganggap sebuah adegan vulgar?

Sebenarnya ada pemahaman yang missed di UU Penyiaran. Salah satunya itu blur yang merupakan hal prerogatif masing-masing lembaga penyiaran dalam hal ini televisi. Kalau televisinya melakukan filterisasi ataupun yang namanya screening, pengeditan, mereka melakukannya dengan blur itu, bukan KPI. KPI hanya menjalankan mandat konstitusi, bagaimana yang namanya hasil yang ditayangkan tidak dianggap bermasalah lagi dalam konteks UU Penyiaran. Fenomena blur ini dilakukan tim quality control dari televisi, jadi ada beberapa persepsi yang berbeda dengan beragam sumber daya yang berbeda. Misalnya, di TV kan sebentar-sebentar reshuffle dan begitu mereka pindah, di situlah pemahaman yang kurang sehingga kalau ada belahan dada, bokong segala macam itu di-blur atau dihilangkan. Rata-rata di-blur, padahal kan tidak seperti itu dalam bahasa UU, apabila terjadi pengeksploitasian bokong, dada, paha, dan sebagainya dalam hal seksualitas atau pornografi itu yang harus dilakukan pengeditan dan tidak boleh atau kalau dipaksakan, maka di-blur.

Lalu koordinasinya sendiri terkait blur itu bagaimana?

Kondisinya, misalnya dalam satu industri televisi, misalnya sebuah stasiun televisi jumlah SDM-nya rata-rata 2.000, dan 2.000 orang itu tidak semuanya memahami UU Penyiaran. Semua orang dalam hal ini hanya setengah yang hafal, padahal UU dibaca itu gampang. Oleh sebab itu KPI memiliki program Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan StAndar Program Siaran) setiap bulan. UU itu simpel kok karena itu yang datang di sini perwakilan TV paling maksimal 4 orang dikirim, dan 4 di antara 2.000 itu berapa gilirannya dalam memahami UU itu, 4 orang ini diharapkan juga akan menyosialisasikan UU di kantornya, tetapi kan enggak semuanya juga punya waktu untuk menyosialisasikan. Ini yang juga kita dorong ke para CEO untuk bisa menerjemahkan bahasa UU itu dengan baik sehingga tidak ada persepsi yang berbeda-beda.

Bagaimana mekanisme KPI menerima keluhannya masyarakat?

Menerima keluhan melalui pengaduan, SMS dan sebagainya kita respons, kemudian yang dampak langsung kita ada pemantauan, kerja 24 jam dengan 4 sif setiap 6 jam. Jadi dalam kondisi itu 4 sif 6 jam ada sesuatu yang ditonton pasti ada laporan nanti akan dibawa ke lembaga ahli, baru dibawa ke pleno dewan komisioner, dan pleno komisioner inilah yang akan memutuskan layak atau tidak dengan diberikan teguran.

Sanksi-sanksi apa saja yang diberikan kepada media yang melanggar?

Efektifkah sanksi itu? Karena masih banyak media yang melanggar atau hanya mengganti nama acara mereka semata.
Pekerjaan KPI tidak hanya melakukan sebuah pemberhentian, tetapi juga pembinaan. Kita bertanggung jawab untuk itu. Jadi setiap kesalahan kita juga bertanggung jawab. Kalau kesalahannya masih sama itu kita pemberhentian program dan penghilangan program, menghilangkan durasi, bahkan pencabutan izin, levelnya seperti itu. Jadi itu yang membuat kita bekerja menjadi seperti hakim tapi juga melakukan pembinaan.

Selama ini jenis acara apa yang paling banyak menerima sanksi?

Infotainment itu kan isinya selalu negatif, gibah (gosip), fitnah dan sebagainya. Jadi rata-rata itu infotainment sehingga sekarang bisa dilihat tidak ada lagi infotainment yang seperti investigasi, sekarang enggak ada lagi, dan sekarang mereka berusaha mencerahkan dan menginformasikan artis dengan cara-cara yang baik.

Baru-baru ini Anda dinobatkan sebagai presiden Komisi Penyiaran Internasional? Bisa dijelaskan peran dan fungsinya seperti apa?

Jadi saya ini posisinya sekarang sebagai ketua lembaga negara termuda di Indonesia katanya. Posisi ini terkadang membuat kita harus kreatif, melakukan perubahan, dan apa dampak dari lembaga negara ini. Ketika di dunia, saya diamanahi sebagai presiden KPI dunia dalam hal ini dengan negara OIC (Organization of Islamic Cooperation). Tujuannya adalah kita melihat bagaimana lembaga penyiaran ini begitu cepat berubah, salah satunya masalah OTT (Over The Top) seperti media baru, itu bagaimana penggawangan tanpa batas, karena misalnya bisa tiba-tiba produksi konten dari Turki bisa masuk ke Indonesia tanpa banyak aturan. Dalam hal inilah ada lembaga International Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF) dan saya mendapatkan amanah untuk menjadi presiden IBRAF periode 2017-2018.

Di Indonesia sudah sedikit ketertinggalan misalnya dalam masalah digital. Kita itu layar televisi kita belum ada yang jernih, semuanya masih pakai antena biasa. Orang sudah bertransformasi ke digitalisasi, digital itu artinya orang-orang kampung kalau nonton bola di desa-desa maupun perbatasan itu tidak ada lagi TV-nya yang garis-garis, bersih dan jernih dan itu hak publik. International Telecommunication Union mendorong hal itu paling lambat 2020. Indonesia belum karena masih dalam kondisi transformasi UU. Kita berharap hak publik ini banyak didorong, banyak lagi isu strategis penyiaran dunia lainnya yang bisa diurai, misalnya isu terorisme, islamofobia dan lain-lain. Jadi saya melalui KPI maupun IBRAF bisa memediasi isu-isu negatif maupun konteks-konteks yang mengganggu iklim dunia.

Belakangan ramai dengan isu SARA, bagaimana pengawasan KPI akan siaran terkait SARA di semua broadcast?

Ini secara klasifikasinya kan masuk ke klasifikasi pemerhati konten, mungkin SARA ini kan sangat tipis perbedaannya dengan politik, jadi agak bias apakah itu SARA atau tidaknya. Kita concern apabila ada yang berbau agama pasti kita surati, lembaga penyiaran selalu kita panggil dan kita jelaskan, dan semua memahami. Oleh karena itu, eskalasinya mulai menurun, tapi ada juga yang nakal, misalnya, dalam pemberitaan untuk menjadikan trending topic atau rating. Ini yang menjadi masalah khusus bagi KPI sebenarnya.

Ada berapa banyak sanksi yang diberikan oleh KPI terkait SARA? Kebanyakan pelanggaran apa (ucapan atau tindakan) apa sanksinya sama?

Semuanya itu bertingkat. Pertama peringatan, kemudian naik menjadi teguran, setelah itu baru masuk sanksi administratif. Sanksi administratif itu bisa dalam bentuk pemberhentian 5 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sebulan atau diberhentikan selamanya. Hal yang membedakan masalah denda. Contohnya di Turki, setiap pelanggaran harus ada konsekuensi denda, 3% sampai 6% (dari revenue) kalau tidak salah. UU Penyiaran itu sedang digodok tahun ini, dan masuk ke Prolegnas, salah satunya konsekuensi itu. Kalau di Turki 3%-6% denda dari revenue iklan yang ada pada program tersebut. Untuk saat ini rata-rata sudah minim karena kami sekarang banyak ke pembinaan dan efeknya lebih cepat membawa perubahan ke layar kaca dari pada hanya sekedar peringatan dan teguran. Tapi yang langsung pemberhentian juga ada, misalnya ada kata-kata yang tidak baik itu langsung diberhentikan.

Sebagai ketua KPI termuda, adakah tantangan-tantangan yang Anda hadapi? Arah KPI ke depan yang Anda ingin Anda bentuk?

Kita lihat sekarang banyak konten impor karena konten-konten impor itu murah. Satu tayang sinetron itu paling jumlah uang yang digunakan itu Rp120 jutaan, tapi kalau sinetron Indonesia produksinya itu bisa sampai Rp300 jutaan. Kalau dari segi bisnis pasti akan banyak memilih yang impor, dan dari segi rating juga bagus, dan dari segi kualitas sinetron Indonesia itu hedonis, konsumtif, tapi kalau sinetron asing itu lebih ke family life dan ini kan ada something wrong di republik ini. Ini yang saya pikir wadah semakin banyak, tapi konten tidak jelas untuk apa, kalau misalnya nanti UU yang baru (disahkan) kita prediksi TV akan muncul sampai 30-an.

Bagaimana pandangan Anda tentang siaran televisi dan siaran broadcast lainnya saat ini, apakah lebih banyak mendidik atau semata hiburan yang tidak ada pendidikan?

Sadar atau tidak, kita itu dikuasai satu-satunya Badan Rating Dunia, namanya Nielsen. Ddia yang mengatur survei di 11 kota sehingga rating nomor 1 itu dangdut dan nomor 2 itu sinetron dll sehingga sinetron bisa sampai ribuan episode karena rating-nya bagus. Tidak usah kita survei jauh-jauh, kalau kita nonton itu bisa dinilai sendiri ini acara bagus atau tidak sebenarnya.
Kita tahu ini tidak benar tapi karena orang TV pun terjebak dan bingung juga, kenapa acara seperti ini yang rating-nya bagus. Industri kan bicara ekonomi, di satu sisi dia juga harus berbicara tentang ideologi bangsa, bagaimana kepentingan lembaga penyiaran sebagai saluran mencerdaskan bangsa. Ini fenomena yang bertolak belakang. Padahal survei kita mengatakan tidak begitu. Masyarakat malah inginkan sesuatu yang edukatif, tetapi kita tidak berbuat apa-apa karena industri pertelevisian berpatokan pada satu rating itu tadi. (M-2)

Komentar