KICK ANDY

Canangkan Kawasan Bebas dari Pelecehan Seksual

Jum'at, 7 July 2017 23:50 WIB Penulis: Wnd/M-4

MI/Sumaryanto Bronto

PENGALAMAN mendapat pelecehan seksual di pabrik tempatnya bekerja memicu semangat Jumisih untuk bergerak melawan.

Perempuan kelahiran Pati, 28 November 1978, itu tahu banyak perempuan lain yang menjadi korban, tapi kerap menutupi karena ketakutan atas konsekuensi yang dihadapi.

Karena itu, Jumisih bersama dengan Dian Septi Trisnanti menginisiasi gerakan perlawanan melalui organisasi Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP).

Salah satu media untuk menyosialisasikan perlawanan tersebut ialah pembuatan film dokumenter.

Dian Septi, aktivis buruh yang juga menjadi sutradara film dokumenter berjudul Angka Jadi Suara, mengatakan film dibuat secara bersama dan diputar berkeliling dengan aktivitas dialog bertukar pikiran.

Yang ingin menyaksikan film itu, kata Dian, bisa menghubunginya untuk bekerja sama memutar film dan melakukan proses diskusi.

Film tersebut juga dibuat berdasarkan hasil riset yang lebih dulu dilakukan FBLP, yaitu terdapat 25 buruh perempuan menjadi korban pelecehan seksual di 15 pabrik garmen, kawasan Berikat Nusantara, Cakung-Jakarta Timur.

"Hasil dari negosiasi, advokasi, serta diskusi dengan pejabat perusahaan tekstil menghasilkan satu kebijakan besar. Didirikan plang bertuliskan bebas pelecehan seksual dari PT Kawasan Berikat Nusantara. Kami sedang mengumpulkan pihak HRD untuk sosialisasi pencanangan kawasan kerja bebas pelecehan seksual, dan ada juga perusahaan yang sudah menyediakan satu ruang khusus untuk kami melakukan sosialisasi," jelas Dian.

Pelecehan seksual yang kerap diterima perempuan, papar Jumisih, berupa siulan, memegang tubuh, pengiriman pesan disertai ancaman, dan lain-lain.

Ada relasi kekuasaan yang berperan sehingga membuat kasus pelecehan menjadi kejahatan sunyi dan korban terus mengalami hal yang sama.

Kini, buruh yang menjadi korban mesti melawan dan tidak tinggal diam.

Jangan biarkan kekuasaan justru menutup pintu perlawanan.

Namun, kembali ditegaskan Jumisih dan Dian, meskipun menyerukan kampanye bebas pelecehan seksual, bukan berarti organisasi menegasikan isu lain, seperti upah yang tidak sesuai.

"Dulu pihak penegak hukum malah menjadi juru damai mewakili kepentingan penguasa. Setiap bertindak pasti ada risiko. Karena itu saat akan melakukan kegiatan, mereka harus berdiskusi dan disetujui tim," pungkas Jumisih.

Kini harapan mereka mendapatkan banyak dukungan dan bisa berkeliling ke daerah di Indonesia untuk menggugah teman-teman lain baik mahasiswa, birokrasi, maupun buruh untuk menyerukan dukungan bagi perempuan agar terbebas dari pelecehan seksual.

Komentar