Jeda

UMK Tinggi di Indonesia Picu Urbanisasi

Ahad, 2 July 2017 10:22 WIB Penulis: Cikwan Suwandi

MI/Ramdani

SEJAK dibukanya Kabupaten Karawang menjadi daerah industri pada 1989-an, kota berjuluk Lumbung Padi itu mempunyai daya magnet yang tinggi untuk penduduk perdesaan. Semakin tahun pertumbuhan investasi dan dorongan upah minuman kabupaten (UMK) yang semakin tinggi dianggap pilihan yang tepat untuk mengubah nasib masyarakat perdesaan di seluruh Indonesia.

Saat ini UMK Karawang masih menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan nilai Rp3.605.272,00. Sejumlah 1.200 perusahaan yang berdiri di sejumlah zona dan kawasan industri merupakan peluang besar untuk para angkatan kerja di seluruh daerah. Seperti yang dilakukan Gilang Kurniawan, 18, pria asal Desa Telagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang sudah tiga bulan mengadu nasib untuk mencari pekerjaan di sejumlah perusahaan.

Bermodalkan ijazah SMKN 1 Kabupaten Tangerang 2017 dan keahliannya dalam bidang otomotif, instalasi listrik, serta jaringan komputer, dia berharap mampu bersaing dengan ratusan ribu angkatan kerja lain yang mencoba keberuntungan di Karawang.

"Saya memilih kerja di Karawang salah satunya ialah peluang perusahaannya lebih banyak dan gaji pokok yang cukup besar," kata Gilang kepada Media Indonesia, kemarin (Sabtu, 1/7).

Selama di Karawang, Gilang saat ini tinggal bersama pamannya yang telah lama menetap di Karawang, tepatnya di Perumahan Puri Raya, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur. "Saya sudah berikan lamaran kerja ke Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Karawang. Tujuannya lamaran kerja ke tiga perusahaan otomotif. Walau saya lulusan jurusan jaringan komputer, saya juga punya keahlian otomotif dan instalasi listrik," ucapnya.

Berbeda dengan Gilang, Ilham, 29, warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menaruh peruntungan di Karawang untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Dirinya bersama empat warga Tegal saat ini tinggal sementara di salah satu sanak saudaranya yang tengah membuka usaha pijat tradisional Jawa di Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur.

Hanya bermodalkan lulusan sekolah dasar (SD), Ilham harus rela meninggalkan istri dan dua anaknya untuk mengadu nasib. "Kalau proyek bangunannya sudah dapat, alhamdulillah itu kita dapat borongan sekitar Rp70 ribu/hari. Selain bisa keahlian bangunan, saya bisa pijat tradisional. Makanya saya tinggal di sini sekalian bantu saudara yang buka usaha pijat sekalian menunggu proyeknya dimulai," kata dia.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Tegal, Ilham mengaku lebih menyukai Karawang untuk mencari rezeki. "Kalau kerja apa saja mas, asalkan berkah. Sedikit-sedikit bisa ngumpulin uang kalau di Karawang, jika dibandingkan dengan harus di Kampung. Mau bertani juga tanah enggak punya, kali saja dengan ngumpulin uang bisa beli tanah di kampung," jelas Ilham.

Jangan rugikan pemda
Tingkat Urbanisasi yang begitu tinggi bukan berarti tidak menimbulkan masalah untuk pemerintah daerah. Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, mengaku tingginya kaum urban di kabupaten yang saat ini dipimpinnya bakal menjadi kendala pembangunan.

"Namun, kita bisa menahan laju urbanisasi tentunya. Yang bisa menahan itu daerah-daerah kaum urban sendiri," kata Cellica kepada Media Indonesia, Jumat (30/6).

Cellica berharap para warga yang akan melakukan urbanisasi ke Karawang harus memiliki kemampuan dan tujuan yang jelas sehingga tidak menimbulkan masalah pengangguran yang sangat meningkat.

"Hitung saja, hampir setiap bulan sedikitnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang membuat sebanyak 3.000 KTP elektronik baru. Tentu tingkat urbanisasi di Karawang ini sangat besar. Mereka yang ingin tinggal di Karawang harus ikuti pembangunan di Karawang," kata dia.

Akan tetapi, Cellica mengaku akan lebih mengutamakan warga kelahiran asli Karawang untuk memberikan peluang kerja. Hal tersebut terbukti dengan dibukanya peraturan daerah yang mengatur jumlah tenaga kerja di perusahaan dengan kouta 60% warga Karawang dan 40% warga luar Karawang. "Kami bahkan akan meningkat Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menambah kemampuan warga lokal di Karawang," ucapnya.

Untuk langkah awal mencegah urbanisasi, pihaknya akan segera melaksanakan operasi yustisi di sejumlah kontrakan dan rumah indekos. "Mereka harus KTP Karawang, kalau tidak suka yang harus pulang. Selain itu dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan harus mendata warga jangan sampai ada yang belum memiliki KTP Karawang. Saat ini data penduduk kita ini bisa mencapai sekitar 2,3 juta lebih," katanya.

Seusai Lebaran, kaum urban yang masuk ke Kabupaten Karawang diperkirakan mencapai 30 ribu orang. Para pendatang itu bertujuan mencari pekerjaan, kebanyakan di sektor industri. Pemkab Karawang akan melakukan operasi yustisi untuk menertibkan para pendatang ini.

"Pada 2016 lalu kita mencatat ada 30 ribu pendatang yang tinggal di Karawang. Tahun ini hingga Juni kami mencatat sudah 7.000 pendatang dan biasanya akan lebih banyak lagi setelah lebaran. Kami sudah mengantisipasi hal ini dan akan segera melakukan operasi Yustisi kepada para pendatang," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Yudi Yudiawan.(M-2)

Komentar