Jeda

Urbanisasi yang tidak Kunjung Usai

Ahad, 2 July 2017 10:19 WIB Penulis: Rizky Noor Alam

MI/Ramdani

SIANG itu di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tampak pemuda yang baru turun dari bus yang membawanya dari Yogyakarta ke Ibu Kota. Dirinya datang ke Ibu Kota dengan tujuan mengubah nasib agar menjadi lebih baik. "Iya saya datang dari Yogyakarta untuk bekerja di sini. Alhamdulillah saya sudah dapat pekerjaan di tempat percetakan di BSD," ungkap pemuda bernama Romi, 25, kepada Media Indonesia, Jumat (30/6).

Lebih lanjut, dia menuturkan, meskipun tinggal di rumah saudaranya, dirinya senang karena mendapatkan gaji yang lebih baik jika dibandingkan dengan bekerja di kampung halamannya.

Hal senada juga diungkapkan Jay, 22, asal Blora, yang mengaku datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. "Ya datang untuk mengubah nasib, memang di Jakarta itu mahal dan keras, tapi lebih baik daripada di desa, di sana sepi dan minim lapangan pekerjaan. Banyak juga yang merantau," ungkap Jay yang memiliki bekal sarjana pendidikan bahasa Inggris tersebut.

Fenomena urbanisasi yang terjadi setiap tahun tersebut cenderung meningkat pascamudik Lebaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sudah melakukan upaya untuk mendata para pendatang yang biasanya berdatangan pasca-Idul Fitri, salah satunya dengan cara melakukan pendataan jumlah penduduk yang pergi mudik.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Edison Sianturi, tahapan kegiatan Pemda DKI untuk membendung arus urbanisasi ialah dengan melakukan pendataan arus mudik. Mereka sudah mengetahui pendataan dari angkutan Lebaran, termasuk sepeda motor, Jasa Marga, dan nontol. "Penduduk yang mudik berdasarkan pendataan yang kita lakukan dengan kemungkinan eror 5%, pemudik dari Jakarta itu jumlahnya 5.921.633 orang," jelas Edison Sianturi saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (30/6).

Pendataan arus balik baru dilakukan mulai 29 Juni sampai H+10 Lebaran, disesuaikan dengan Posko Mudik Kementerian Perhubungan. "Perkiraan kita (jumlah pendatang) tidak jauh dari tahun kemarin (68.500 pendatang). Tahun ini antara jumlah itu dan 70 ribu, tapi itu yang didata sampai H+10. Kita akan terus pantau sampai 1 bulan setelah hari raya," imbuhnya.

Mengendalikan arus urbanisasi
DALAM kurun waktu 5 tahun terakhir, rata-rata jumlah pendatang yang datang ke Jakarta pasca-Lebaran ialah 62.500-an orang. Namun, tahun ini diperkirakan akan lebih tinggi karena momen Idul Fitri kali ini berbarengan dengan tahun ajaran baru pendidikan.

Untuk tahun ini, kita memprediksi kenaikan itu karena berbarengan dengan tahun ajaran baru pendidikan, jadi di antara 65 ribu dan 70 ribu pendatang.

"Kalau untuk 3 tahun terakhir itu tahun kemarin itu 68.500, tahun sebelumnya 70 ribuan, dan tahun sebelumnya lagi 65 ribuan. Jadi, range-nya itu 65 ribu-70 ribu," lanjut Edison kepada Media Indonesia, Jumat (30/6). Jika dihitung, jumlah pendatang ke Jakarta dapat mencapai ratusan ribu, tapi dalam kurun waktu satu tahun. Namun, memang peningkatan jumlah pendatang terjadi pada hari-hari besar lain, bukan hanya Idul Fitri.

"Makanya sebenarnya yang menjadi faktor-faktor penarik ke Jakarta ialah mudahnya sarana transportasi dari berbagai daerah. Selain itu, berbagai sarana fasilitas seperti pendidikan dan pekerjaan," jelasnya. Karena itu, sasaran-sasaran para pendatang ialah lokasi-lokasi tertentu, misalnya, lokasi yang dekat dengan pusat hiburan, perdagangan, dan industri. Mereka yang masuk ke Jakarta pun belum tentu tinggal di Jakarta, bisa saja tujuan mereka Batam, Kalimantan, atau daerah lain, tetapi transit dulu di Jakarta.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengendalikan arus urbanisasi, selain melakukan pendataan arus mudik-balik, ialah dengan melakukan Operasi Bina Kependudukan Terpadu. Yujuannya ialah mengetahui profil pendatang baru yang berasal dari daerah luar Jakarta, mengetahui maksud dan tujuan mereka datang ke Jakarta, mengetahui tertib keberadaan mereka di Jakarta, dan mengetahui tertib administrasi kependudukan.

Sejak 2012, Pemda DKI sudah tidak lagi melakukan Operasi Yustisi Kependudukan seperti dulu, tapi melakukan Operasi Bina Kependudukan Terpadu. Mereka tidak menolak para pendatang baru yang akan mengadu nasib ke Jakarta. "Silakan datang karena Jakarta adalah kota yang terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi mereka kita harapkan membawa pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan kota Jakarta sehingga jangan menambah pengangguran maupun beban sosial, atau menambah permasalahan bagi kerabat yang membawanya ataupun orangtua di daerah," papar Edison.

Langkah lain yang juga terus dipertahankan ialah perbaikan dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan prioritas utama kewirausahaan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Sejalan dengan itu, pembangunan desa yang mengarah ke perkotaan telah disiapkan dengan standar maksimum.

Kerja sama lintas provinsi
Langkah lainnya yang rutin dilakukan ialah menggelar rapat-rapat kerja dengan pemerintah daerah dari 10 provinsi yang terbentuk dalam Mitra Praja Utama. Dalam rapat-rapat tersebut, Pemerintah DKI Jakarta selalu mengimbau warga yang berasal dari 10 provinsi tersebut agar dididik dengan beragam keahlian yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan perkotaan.

"Kerja sama dengan 10 pemerintah provinsi itu kita lakukan sosialisasi dan sudah berjalan setiap tahun. Jadi, Rapat Kerja Mitra Praja Utama itu 10 provinsi. Itu bukan hanya di bidang administrasi kependudukan, melainkan juga perekonomian dan sosial," papar Edison.

Itulah tujuan dibentuknya Mitra Praja Utama, termasuk sosialisasi administrasi kependudukan, termasuk sosialisasi dampak sosial dan ketenagakerjaan. "Namun, yang menjadi persoalan sebenarnya ialah setelah mereka masuk apakah akan menjadi beban sosial atau tidak," imbuhnya.

Sementara itu, sosiolog yang sekaligus Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar, berpendapat sebenarnya tidak ada peningkatan keahlian yang dimiliki para pendatang baru ke Jakarta dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan tidak adanya lagi Balai Latihan Kerja yang tersebar di setiap kabupaten/kota.

"Tidak ada peningkatan skill, kenapa? karena memang kalau dulu di masa Orde Baru itu ada (Balai Latihan Kerja) BLK-BLK di setiap kabupaten dan kota walaupun pendayagunaannya belum maksimal, tapi itu ada, dan sekarang tidak ada," jelas Musni saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (30/6).

Dengan keadaan seperti itu, seolah masyarakat seperti bertarung dengan keadaan apa adanya dirinya tanpa diberi bekal keterampilan. "Padahal, sebenarnya hidup ini asalkan punya keterampilan, tidak masalah kalau mau melakukan urbanisasi karena Jakarta akan dapat menjadi lebih dinamis dan maju," tegasnya.

Semua keahlian itu bisa menghasilkan uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang sesungguhnya dilalaikan. "Jadi, banyak sektor yang sebenarnya membutuhkan keterampilan, tapi sayangnya tidak ada yang mendidik masyarakat kita," imbuhnya.

Menurut Musni, solusi untuk mencegah kehadiran orang-orang dari desa ke kota-kota besar, terutama di Jakarta, ialah dengan menciptakan desa sebagai desa yang damai, makmur, dan sejahtera. Itu perlu ada ekonomi yang bergerak di desa.

Hal lain yang harus dilakukan pemerintah untuk mengendalikan arus urbanisasi ialah dengan merevolusi mentalitas masyarakat Indonesia, yang sebagian besar masih bermental pegawai. Hal tersebut harus diubah menjadi mental pengusaha agar tidak hanya mencukupi kebutuhan pribadi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan.

"Tentu persyaratan (menjadi pengusaha) ini masyarakat kita harus dibekali dengan keterampilan, keahlian, lalu pengetahuan bagaimana nanti memasarkannya memanfaatkan internet, beriklan, dan dapat melihat sebenarnya apa saja yang dibutuhkan pasar sehingga mereka nantinya bisa memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini yang seharusnya dilakukan dan itu besar sekali peluangnya karena di kota-kota itu kan konsumsinya tinggi. Jadi, ini menurut saya yang harus dilakukan di masa depan," lanjut Musni.

Bagi Musni, selain ha-hal tersebut, hal lain yang penting dilakukan pemerintah ialah membuat landasan hukum yang kuat untuk beragam kebijakan yang positif sehingga program dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian kepemerintahan. (M-2)

Komentar