Opini

Mudik Lebaran dan Kemandirian Bangsa

Selasa, 20 June 2017 00:01 WIB Penulis: M Alfan Alfian Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional,Jakarta

Tiyok

BAGAIMANA pun Indonesia merupakan negeri berpenduduk muslim yang begitu banyak. Bahkan, ia tercatat sebagai negara muslim terbesar. Namun, uniknya berbeda dengan negara-negara lain yang relatif homogen, Indonesia bercorak plural atau majemuk. Islam, sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbesar, karenanya, tak terelakkan lagi mewarnai kebudayaan Indonesia. Mudik Lebaran, dalam hal ini, merupakan peristiwa kebudayaan yang terwarnai oleh kaum muslim. Setiap tahun, kita disuguhi berbagai ulasan tentang mudik Lebaran, dengan aneka sudut pandang.

Ada yang mengulas sudut pandang filsafat, tradisi kebudayaan atau antropologis, ekonomi, sosiologi pembangunan, psikologi keagamaan, historis, bahkan politik. Melalui artikel ini, saya hendak mengulas kembali mudik, dalam perspektif keindonesiaan dan keislaman. Keduanya mencerminkan sifat-sifat keindonesiaan, juga bermakna kebangsaan, hal-hal yang merefleksikan dimensi-dimensi kita dalam berbangsa atau berindonesia. Keislaman juga bermakna keumatan yang notabene umat beragama (Islam). Islam, tentu tidak mengecilkan faktor-faktor lainnya, secara historis bagaimana pun telah menjadi faktor penting dalam integrasi bangsa. Keindonesiaan modern tak lepas dari faktor Keislaman yang pada masa kolonial merupakan ruh yang ikut menggerakkan kemerdekaan. Kata 'berkat' dan 'rahmat' dalam Pembukaan UUD 1945, misalnya, jelas hadir dari perbendaharaan keislaman.

Kelas menengah
Para pelaku mudik itu, bagaimana pun, melekat pada diri mereka soal dimensi keislaman dan keindonesiaan, dan sebaliknya. Dari perspektif keislaman, sesungguhnya banyak subkajian yang dapat dikembangkan di sini. Namun, karena ia terkait dengan fenomena sosial yang lebih luas, ketimbang sekadar refleksi filosofis dan keagamaan, ia pun banyak ditelaah dari perspektif muamalah, terkait dengan interaksi sosial kultural pun sosial ekonomi. Apabila dikaitkan dengan konteks sosiologis, misalnya, apakah dari tahun ke tahun, fenomena mudik di Indonesia merefleksikan fluktuasi kelas menengah muslim? Kecenderungannya semakin meningkat, tetap atau bahkan menurun?

Kita bisa mengecek seberapa besar kaum atau umat muslim yang mudik naik pesawat terbang, kereta api, bis, sepeda motor, hingga yang mudik gratis. Kita juga bisa mengaitkan dengan indikator-indikator aktivitas ekonomi lainnya, apakah jumlah pembayar zakat naik? Apakah peminat umrah Ramadan, pesat? Dan lantas mengerucutlah pada pernyataan, semakin salehkan kelas menengah muslim Indonesia? Kesalehan merupakan hal yang penting dalam hal ini, dan mana kala dikaitkan dengan konteks keindonesiaan, kita bisa menelusurinya dengan meneliti, atau setidaknya berupaya merasakan, apakah ibadah sosial umat Islam Indonesia meningkat? Ibadah sosial, bagaimana pun, merupakan kata kunci penting yang mengaitkan antara konteks ajaran Islam yang diekspresikan para pemeluknya dan realitas kebangsaan yang dijumpainya.

Umat Islam ialah kekuatan sosial, sekaligus kekuatan ekonomi yang fenomenal, manakala terkelola baik dan orientatif. Namun, hal tersebut juga terletak pada kesadaran dan pola pikir umat Islam sendiri, yang sebagaimana ditengarai Gus Solah (KH Salahuddin Wahid) dalam sebuah artikelnya belum lama ini, belum memosisikan ibadah sosial sebagai yang utama. Umat Islam Indonesia lebih banyak mengedepankan untuk memilih melakukan ibadah mahdah, yang lebih berorientasi individual atau pribadi.

Ibadah sosial
Gus Solah mengutip sebuah data rata-rata yang pergi umrah setiap tahun mencapai satu juta orang. Kalau setiap orang membayar US$2.000, dana untuk pergi umrah per tahun mencapai US$2 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Itu berarti diperkirakan setara tiga kali lipat jumlah dana zakat infak sedekah (ZIS) yang dikumpulkan per tahun di Indonesia.
Padahal ZIS jelas lebih berdimensi ibadah sosial, ketimbang umrah. Terkait dengan itu pula, pola konsumtif terutama di kalangan kelas menengah muslim Indonesia lebih dominan, ketimbang pola produktifnya. Konsumerisme nyatanya telah menjadi gaya hidup yang tak terelakkan.

Hal-hal semacam itu merupakan autokritik yang selalu mengemuka dari waktu ke waktu. Dengan demikian, lantas berujung pada isu kemandirian umat yang notabene juga kemandirian bangsa. Secara ekonomi, setiap tahun mudik Lebaran, triliunan rupiah mengalir dari pusat (Jakarta dan kota-kota besar lainnya) ke daerah-daerah yang dibawa pemudik. Namun, tentu fenomenanya bersifat sporadis, bukan sistematis dan terencana secara produktif. Polanya juga terasa karitatif, penyedekahan, bukan dalam konteks proyek pemberdayaan. Kemandirian bangsa tentu saja juga terletak pada kemandirian umat Islam sebagai penduduk mayoritas.

Secara ekonomi, semestinya mereka penarik gerbong perekonomian nasional. Namun, dalam kasus kondisi ekonomi kita secara nasional, gambarannya tidak seperti itu. Berbagai data menyebut mayoritas ekonomi Indonesia dikuasai segelintir orang atau kelompok tertentu saja. Ketimpangan sosial-ekonomi dan keadilan sosial juga masih tergambar jelas.

Ikhtiar kolektif
Mudik Lebaran, hingga dewasa ini, di tengah terus berjalannya abad ke-21, masih menggambarkan realitas drama kolosal yang artifisial, yang belum sepenuhnya merupakan cerminan kemandirian sosial ekonomi umat. Namun, setiap tahun pula muncul refleksi semacam ini, bahwa umat perlu mandiri, karena ia faktor penting dalam ikhtiar kolektif menuju kemandirian bangsa. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam dinamika kehidupan umat dan bangsa. Kendati pun demikian, kita harus tetap terus bersyukur, di tengah ikhtiar kolektif memajukan bangsa.

Pekerjaan rumah yang tak kalah pentingnya ialah, yang sekarang ini masih demikian urgen, terkait persatuan umat dan bangsa. Konsensus dasar negara Indonesia, Pancasila, harus terus diperkuat. Nilai-nilainya harus senantiasa tecermin dalam kehidupan sehari-hari. Harapan dan ikhtiar ke arah sana memang butuh perjuangan tiada henti, tak hanya oleh umat Islam, tetapi juga segenap warga bangsa.

Komentar