Kolom Pakar

Mudik dengan Aman, Nyaman, dan Tepat Waktu

Senin, 19 June 2017 01:30 WIB Penulis: Jachrizal Peneliti Transportasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia,Direktur Centre for Sustainable Infrastructure Development FTUI

TIDAK terasa tiga hari ke depan kita akan mendapat kesempatan libur dalam rangka Idul Fitri 1348 H.

Momen yang ditunggu-tunggu karena keistimewaan dan kebahagiaan pada hari Lebaran.

Kesempatan untuk pulang kampung dan kembali menjalin hubungan silaturahim.

Mengistirahatkan kembali kepenatan fisik dan mental setelah setahun menghabiskan waktu bekerja keras di kota.

Masyarakat Indonesia yang merantau berupaya untuk pulang kampung atau mudik di kala Lebaran, tak peduli kepenatan mengantre tiket kereta atau pesawat, berdesak-desakkan di kereta, berjubel di bus, atau menjalani kemacetan panjang di perjalanan.

Terlebih lagi bagi pengendara sepeda motor merupakan fenomena di Indonesia karena sepeda motor dianggap lebih murah, lebih fleksibel menerobos kemacetan dan lebih tepat waktu daripada menggunakan angkutan umum.

Menurut data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dari 2.979 kecelakaan saat mudik Lebaran 2016, 70% kecelakaan dialami oleh sepeda motor sehingga Kemenhub menginisiasi program mudik gratis bagi para pemilik sepeda motor untuk menekan angka kecelakaan, upaya ini terbukti dapat mengurangi 6,5% dari jumlah kecelakaan pada 2015.

Mudik Lebaran telah mengakar dalam masyarakat, mulai Kamis (22/6) malam besok masyarakat akan mulai memadati jalan dengan kendaraan beroda dua dan beroda empat.

Infrastruktur transportasi beserta pendukungnya akan terhantam arus mudik yang melonjak begitu dahsyat.

Jalan raya antarkota akan dipenuhi aliran kendaraan, pelabuhan penyeberangan dipenuhi kendaraan.

Kondisi jalan yang terkadang masih sempit dan belum sempurna bahkan sedang direnovasi atau dibenahi serta adanya pasar-pasar tumpah di tepi jalan menambah semakin sulit untuk dilewati.

Stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan akan dipadati calon penumpang.

Semua itu dalam rangka merayakan Lebaran di kampung halaman, sekaligus untuk silaturahim bersama keluarga dan teman.

Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah penumpang angkutan tahun ini naik 4,85% jika dibanding dengan 2016, dari sekitar 18 juta menjadi 19 juta.

Jumlah mobil pribadi mengalami kenaikan 18,18% dengan jumlah mendekati 3 juta unit, dan sepeda motor mencapai 13,92% dan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan udara diperkirakan naik sekitar 9,75% jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Perjalanan mudik dengan menggunakan pesawat udara banyak diminati karena dinilai lebih praktis, tak perlu macet dan cukup menghemat waktu walaupun perlu mengeluarkan biaya lebih.

Kesiapan prasarana dan sarana

Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas jumlah moda angkutan untuk mengatasi lonjakan jumlah pemudik, Kemenhub melakukan pembenahan dan persiapan terkait arus mudik Lebaran 2017 dengan menyiapkan 48.790 bus, yang terdiri atas AKAP, AKDP, dan pariwisata.

Jumlah tersebut naik sebesar 2.312 bus dari tahun sebelumnya dan menyiapkan transportasi perkeretaapian 1.694 rangkaian kereta, yakni 1.565 kereta siap operasi dan 129 kereta cadangan.

Adapun untuk prasarana, terdapat 48 terminal yang tersebar di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan.

Untuk moda penyeberangan ditambah 5 kapal roro, menjadi 200 kapal roro dari 195 kapal tahun lalu, di sisi angkutan udara pemerintah mempersiapkan 532 pesawat dari 14 maskapai dan 35 bandara untuk meningkatkan pelayanan transportasi udara.

Untuk angkutan moda laut, Kemenhub mempersiapkan 1.278 kapal yang terdiri atas kapal perintis, Pelni, swasta, dan swasta jarak dekat.

Jumlah itu meningkat sebanyak 5 kapal dari sebanyak 1.273 kapal pada 2016.

Selain dengan meningkatkan jumlah moda transportasi, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.

Salah satunya, pemerintah menambah ruas tol baru yang bisa digunakan untuk jalur mudik.

Seperti Tol Brebes Timur-Weleri, yang dapat mengurai kepadatan jalur utara dan selatan Jawa, juga berbagai tol fungsional yang siap dibuka untuk mudik 2017 ini.

Selain tol, jembatan layang (overpass) dan underpass untuk mengurangi konflik pun menjadi solusi pengurai kemacetan.

Rencananya, semua tol akan terhubung tidak saja menjadi satu Tol Trans-Jawa yang ditargetkan Presiden Jokowi untuk rampung pada 2018.

Tol ini rencananya akan menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya melalui tol sepanjang 1.000 kilometer, tetapi juga tol yang menghubungkan kota di Sumatra mulai dari Banda Aceh sampai Lampung.

Hal ini sejalan dengan program Nawacita Presiden Jokowi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Berbagai prasarana dan sarana mudik memang tidak sepenuhnya disediakan oleh Kemenhub.

Namun, Kemenhub memiliki peran strategis untuk berkoordinasi dengan instansi lain demi kelancaran mudik.

Koordinasi yang dilakukan antara lain dengan Polri (Korlantas) untuk menyiapkan kesiapan infrastruktur jalur lalu lintas, terutama analisis lalu lintas titik kemacetan, termasuk melakukan operasional Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) untuk mempersiapkan infrastruktur jalan, sosialisasi dan antisipasi daerah rawan longsor, dan analisis dampak lalu lintas di samping juga melakukan MRLL terutama di tol, Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi untuk mengantisipasi pasar tumpah dan bencana, termasuk antisipasi jalur wisata.

Koordinasi juga dilakukan dengan Kemenkes dari sektor kesehatan, baik pemudik maupun masyarakat, dan Kementerian ESDM menjamin ketersediaan BBM termasuk BBM portable.

Di samping itu, tercatat ada 7 perusahaan swasta dan 22 perusahaan BUMN yang menjadi mitra mudik gratis untuk membantu menyediakan angkutan umum dalam mengantisipasi lonjakan pemudik.

Mempersiapkan infrastruktur transportasi

Persoalan mudik yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia sejauh ini tak pernah ditemukan solusinya.

Persoalan itu, bagaimana mengurai kemacetan, jalanan yang rusak dan harus diperbaiki, persoalan kekurangan armada angkutan Lebaran, persoalan kehabisan tiket, dan biaya yang dikeluarkan lebih mahal.

Hingga saat ini persoalan itu masih tetap ada dan harus dijalani pemudik.

Walaupun pemudik mengantisipasi dengan memilih hari dan jam tertentu untuk menghindari kemacetan, pemudik tetap tak mampu menghindar kemacetan yang terjadi dan dengan 'terpaksa' menikmati semerawutnya fenomena mudik lebaran.

Mudik Lebaran merupakan momen yang sulit diatasi, permasalahannya ialah karena tak berimbangnya sarana dan prasarana mudik dengan jumlah pemudik yang mencapai jutaan.

Namun, perbaikan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan mudah serta jaminan memperoleh tiket, transparansi tiket, serta perbaikan ruas jalan menjelang mudik Lebaran, dapat membangun kepercayaan masyarakat untuk memilih mudik Lebaran menggunakan angkutan umum.

Mudik ialah kejadian luar biasa yang juga harus ditangani secara luar biasa oleh pemerintah sebagai regulator transportasi, terutama mempertimbangkan beberapa aspek.

Keselamatan transportasi merupakan hal utama yang tidak dapat dikurangi dengan alasan dan dalam kondisi apa pun.

Namun, di sisi lain, saat mudik selalu mendepankan paradigma kapasitas angkutan, mengurangi aspek keselamatan, penggunaan kendaraan bak terbuka, perahu dengan kelebihan muatan, merupakan hal yang ditoleransi, khususnya angkutan penyeberangan (ASDP), terutama angkutan perintis, yang biasa terjadi karena minimnya jumlah armada.

Namun, permintaan meningkat sehingga mengabaikan aspek keselamatan.

Untuk itu diperlukan pengawasan keselamatan dari regulator dan penegak hukum (polisi) dan tidak menoleransi pelanggaran demi alasan apa pun.

Petugas yang minim tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan pengawasan termasuk di penerbangan sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan karena kondisi kendaraan yang tidak layak atau kondisi pengemudi yang kurang sehat.

Masalah kelebihan kapasitas penumpang harus diterapkan melalui standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. SPM ini harus dilaksanakan dan diawasi.

Semua moda transportasi, termasuk infrastruktur pendukungnya (bandara, pelabuhan, stasiun bus dan kereta) wajib mengimplementasikan SPM guna memberikan kenyamanan pada pemudik saat bertransportasi.

Di samping itu, SPM jalan terutama tol dapat mengurangi waktu antrean di gerbang tol.

Potensi pelanggaran tarif batas atas sering terjadi pada periode mudik, tidak saja dilakukan oleh bus umum, tetapi juga pada tarif pesawat.

Kondisi yang sangat rasional dari sisi ekonomi karena operator transportasi umum dapat menerapkan tarif batas atas pada saat meningkatnya permintaan, tetapi berpotensi terjadinya pelanggaran tarif batas sehingga diperlukan pengawasan pada ketaatan berlakunya tarif batas.

Kualitas ruas jalan utama yang sudah cukup prima, tetapi juga diperlukan jalan alternatif yang didukung infrastruktur yang baik, seperti SPBU dan lampu penerangan jalan umum untuk memberikan kesempatan dan kenyamanan yang sama bagi pengendara kendaraan.

Namun, praktik yang terjadi hanya memindahkan kemacetan belaka, apalagi jika tidak dibarengi dengan manajemen rekayasa lalu lintas yang cerdas.

Perhatian kepada pemudik yang masih mengandalkan sepeda motor sebagai moda transportasi karena pertimbangan ekonomis, perlu sosialisasi bahwa sepeda motor bukan moda untuk perjalanan jarak jauh, apalagi dengan muatan yang berlebihan dan membahayakan.

Jumlah korban laka lantas dengan korban jiwa pengendara maupun penumpang sepeda motor masih sangat signifikan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan angkutan umum, yang aman dan nyaman bagi pemudik, untuk menekan jumlah pengguna motor dan berpindah ke angkutan umum.

Fenomena angkutan mudik gratis seolah merupakan kabar gembira bagi pemudik.

Mereka dapat menggunakan angkutan secara nyaman, aman, dan dimanjakan oleh penyelenggara. Namun, harap diingat, mudik gratis bukan tanpa persoalan.

Bagi operator angkutan umum reguler, mudik gratis ialah praktik ampuh untuk menggerus penumpang umum bus reguler yang menyebabkan menurunnya penumpang dan pendapatan pengelola bus reguler karena penumpang berpindah menggunakan sepeda motor dan menggunakan fasilitas mudik gratis.

Untuk itu, pemerintah harus mengatur keberadaan penyelenggaraan mudik gratis.

Solusi angkutan umum

Kemacetan dan kesemerawutan yang menjadi fenomena pada saat mudik mencerminkan adanya kesenjangan antara supply dan demand dalam transportasi.

Infrastruktur jalan sepintas menjadi jawaban atas kebutuhan akan transportasi.

Namun, panjang jalan bukan menjadi solusi tunggal kemacetan.

Perlu dilakukan manajemen kebutuhan lalu lintas agar kemacetan dapat teratasi.

Jika dilihat dari infrastruktur jalan, panjang jalan di Indonesia memang masih belum memenuhi kebutuhan.

Panjang jalan nasional di Indonesia dalam kurun sepuluh tahun terakhir hanya bertambah sebesar 4.400 km, yaitu sekitar 34.000 km pada 2004 menjadi 38.400 km pada 2014, sedangkan tol yang beroperasi pada 2015 baru sepanjang 948 km dan bertambah 567 km sampai 2017.

Bandingkan dengan tol di negeri jiran Malaysia yang mencapai 3.000 km, Korea Selatan sepanjang 2.623 km, dan Tiongkok yang mencapai 65.065 km.

Namun, kemacetan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kurangnya panjang dan kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan laju peningkatan kendaraan.

Kemacetan juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan pengelolaan supply dan demand layanan transportasi yang mencakup unsur-unsur langsung dan tidak langsung, seperti murahnya harga dan kemudahan mendapatkan kendaraan pribadi, faktor sosial yang masih memandang suatu keharusan mengendarai mobil atau motor untuk mudik ke kampung halaman guna menunjukkan tanda kesuksesan setelah merantau di kota terbukti dengan naiknya jumlah penjualan kendaraan menjelang Lebaran.

Faktor lainnya ialah faktor keamanan dan kenyamanan yang belum diperhatikan oleh penyedia dan pengelola angkutan umum.

Angkutan umum yang memadai dapat menjadi solusi atas persoalan kemacetan yang terjadi.

Peningkatan kualitas layanan angkutan umum (aman, nyaman, tepat waktu), dibarengi dengan tarif yang kompetitif dapat menjadi daya tarik pemudik untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum.

Layanan moda angkutan umum yang sesuai dengan SPM harus menjadi prioritas ditambah konektivitas dengan moda transportasi lainnya harus dijadikan prioritas untuk diselesaikan.

Akhirnya mudik Lebaran bukanlah hanya tradisi, tapi sudah melekat menjadi budaya sosial kultural terbesar yang melekat bagi bangsa Indonesia.

Secara keseluruhan dengan adanya mudik Lebaran ini membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi pemerataan ekonomi daerah.

Permasalahan yang muncul, baik dalam hal mudik termasuk kesemerawutan transportasi maupun kemacetan, merupakan hal yang wajar, tetapi perlu disiasati pemerintah agar dapat diminimalisasi. Selamat mudik bareng guyub rukun.

Sampai jumpa lagi di kota.

Komentar