Otomotif

Kontroversi Wacana Uji Kir Kendaraan Pribadi

Kamis, 8 June 2017 02:15 WIB Penulis: Budi Ernanto

Dok MI

PEMERINTAH melalui Kementerian Perhubungan melempar wacana penerapan uji berkala atau kir bagi kendaraan pribadi. Hal itu dianggap perlu oleh pemerintah dengan alasan keselamatan berkendara di jalan raya. Hingga saat ini kewajiban melakukan uji kir kendaraan hanya diberlakukan pada mobil yang digunakan untuk angkutan umum berpelat kuning dan kendaraan niaga. Artinya, jika wacana itu diimplementasikan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan diwajibkan uji kir.

"Yang akan datang kendaraan pribadi wajib ikut kir karena semua yang menggunakan fasilitas publik harus dikir semua," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai peresmian uji kendaraan berkala oleh agen pemegang merek (APM) di Jakarta, Senin (22/5). Uji kir untuk seluruh kendaraan tersebut akan dimulai pada 3-4 bulan mendatang.
Wacana itu, lanjut Budi, sebenarnya sudah lama dibahas tapi belum bisa dilaksanakan pemerintah akibat terkendala prasarana dan sarana. Saat ini solusi dari permasalahan itu mencapai titik temu dengan cara merangkul Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan APM.

Dengan begitu, pengujian bakal lebih mudah dilakukan. Setiap kendaraan dapat melakukan uji kir di bengkel resmi merek masing-masing. "Kami meminta kepada pengendara jangan melihat dari sisi sendiri, tapi kepentingan masyarakat juga diperhatikan," ujar Budi. Ia tidak menyangkal wacana itu muncul terkait dengan kewajiban taksi berbasis daring (online) untuk mengikuti uji kelaikan. Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi menambahkan pengikutsertaan swasta dalam uji kir itu sebagai bagian untuk meningkatkan keselamatan dan kelayakan berkendara.

"APM itu mengeluarkan 1.000 mobil, dia harus bisa menyervis 1.000 mobil juga. Perbedaan dengan pemerintah, swasta, selain pengecekan, juga ada servis," ungkap Yohanes.
Untuk tiga bulan pertama ini pengujian kir di APM dilakukan secara gratis. Setelah tiga bulan tersebut, tarif selanjutnya sama dengan balai uji kir seperti pemerintah.
"Kalau mobil tidak bermasalah, kami tidak akan servis, paling hanya untuk jasa," tutup Yohanes.

Kritik
Mencuatnya wacana uji kendaraan milik pribadi menuai kritik tajam dari sebagian masyarakat. Hal itu dianggap merepotkan dan menambah pengeluaran anggaran. "Wah baru dengar saya. Ini hanya menambah kerepotan. Saya sudah rutin ke bengkel untuk perawatan berkala, baik di bengkel umum maupun bengkel resmi. Umumnya minimal setiap tahun saya memeriksa secara keseluruhan saat mau mudik. Masak masih belum cukup?" cuap Hasbi, warga Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Hasbi mencurigai wacana itu cuma akal-akalan untuk meraup dana dari masyarakat, bukan pertimbangan keselamatan.

"Kalau para produsen mobil, ya, jelas setuju. Soalnya orang akan dipaksa kembali ke bengkel resmi. Mungkin kalau digratiskan lain persoalan," bebernya. Hasbi berpendapat pemerintah sebaiknya membenahi dulu lembaga-lembaga uji kir yang ada agar benar-benar menjalankan fungsi. Menurutnya, banyak kendaraan yang sebenarnya tidak layak jalan tapi ternyata tetap diloloskan. "Perhatikan saja beberapa kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia, sebagian besar menimpa kendaraan umum. Kebanyakan rem blong. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan pribadi umumnya akibat dari faktor manusia," tutup Hasbi.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Julius Adravida Barata membantah informasi yang beredar bahwa seolah-olah pihaknya akan mewajibkan uji kir kendaraan pribadi dalam waktu dekat. "Tidak benar akan ada pemberlakuan uji kir kendaraan pribadi. Undang-undang kita belum mengatur itu," tegas Barata, Selasa (6/6).
Pihaknya tengah fokus untuk mencukupi dan meningkatkan pelayanan uji kir bagi kendaraan yang memang diwajibkan. Saat ini terdapat enam juta kendaraan yang harus dilakukan uji berkala.

Angka tersebut bertambah hingga 700 ribu mobil setiap tahun. Padahal, balai pengujian berkala yang dimiliki pemerintah hanya 400 unit. Pelibatan swasta sebagai pelaksana pengujian berkala diharapkan menambah jumlah tempat pengujian berkala sehingga semakin memadai dan hasil lebih berkualitas. Pada 14 Februari dan 22 Mei, Kemenhub menunjuk operator angkutan tertentu dan APM menjadi Unit Penyelenggara Uji Berkala Swasta. (S-4)

Komentar