Polkam dan HAM

Kasus BLBI, Bekas Komisaris PT Gajah Tunggal Mangkir

Jum'at, 19 May 2017 21:29 WIB Penulis: Achmad Zulfikar Fazli

Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

BEKAS Presiden Komisaris PT Gajah Tunggal, Mulyati Gozali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedianya, Mulyati akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

"Penyidik belum memperoleh konfirmasi terkait ketidakhadiran saksi," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (19/5). KPK berencana memanggil kembali Mulyati. Namun, belum diketahui pasti waktu pemanggilan tersebut.

PT Gajah Tunggal merupakan salah satu perusahaan milik Sjamsul Nursalim. KPK pun tengah menelusuri sejumlah aset-aset milik Sjamsul terkait SKL BLBI ini, termasuk PT Gajah Tunggal tersebut.

Dalam kasus ini, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung telah ditetapkan sebagai tersangka. Syafruddin diduga berkongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkembangan penanganan perkara ini, KPK dikabarkan sedang mempertimbangkan secara serius untuk menerapkan pidana korporasi untuk memaksimalkan asset recovery atau pengembalian aset dalam penyidikan tindak pidana korupsi BLBI.

"Kami dapatkan informasi tim penyidik sedang mempertimbangkan secara serius untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pidana korporasi sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan asset recovery, jadi pemetaan aset obligor yang ada di Indonesia akan dilakukan oleh penyidik," kata Juru Bicara KPK Febri
Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/5).(OL-3)

Komentar