Megapolitan

Kejari Rawan Mainkan Denda Tilang

Sabtu, 20 May 2017 03:45 WIB Penulis: (DA/J-4)

MI/Galih Pradipta

PROSES pembayaran denda tilang yang dilakukan di kejaksaan negeri (kejari) rawan kecurangan. Para pelanggar lalu lintas yang terkena tilang mengeluhkan proses pembayaran karena dinilai tidak transparan. Dugaan kecurangan dalam proses pembayaran denda tilang terutama dirasakan pelanggar yang telat meng-ikuti persidangan. Seperti yang dirasakan Ary, 33, warga Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Pria yang ditilang di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, dua pekan lalu itu tidak dapat menghadiri sidang di Kejari Jakarta Barat pada Jumat (12/5).

Baru pada Rabu (17/5) siang itu, dia datang untuk mengurus pembayaran denda. Dia pun mendapat nomor urut antrean 67. "Tapi bayar di sini kayaknya petugasnya sembarangan kasih denda. Kita enggak ditunjukkan dasar aturannya sampai kena denda segitu. Ditanya ada kuitansinya atau enggak, katanya enggak ada," ujar Ary.
Berdasarkan pengalaman sejumlah temannya, Ary menilai proses membayar denda tilang lebih mudah dilakukan tanpa persidangan. Berdasarkan pengamatan Media Indonesia di Kejari Jakarta Barat, ratusan pelanggar yang telat bersidang membayar denda di sebuah loket di bagian belakang gedung.

Sebelum membayar, mereka harus menukar slip tilang dengan nomor antrean. Setelah sampai pada giliran, satu per satu pelanggar melakukan pembayaran denda. Namun, menurut Ary, mereka tidak menerima bukti pembayaran. Petugas hanya menyebutkan nominal yang harus dibayarkan. "Tadi saya bayar denda Rp101 ribu. Padahal, waktu kena tilang, saya tanya ke polisi paling kena Rp70 ribu. Kita mana tahu emang kenanya segitu atau berapa," lanjutnya. Tidak transparannya nilai denda tilang juga dirasakan Anwar, 38, yang didenda Rp71 ribu karena tidak membawa SIM dan tidak memakai helm ketika berkendara.

"Saya sempat ngobrol dengan yang an-tre di depan saya. Katanya ketilang cuma gara-gara SIM. Tapi dia kena Rp101 ribu. Saya juga bingung, itu petugas gimana ngitung dendanya," ungkapnya. Anwar juga mengaku pernah ditilang karena kesalahan yang sama, tapi nilai denda yang dibayarkannya pada waktu itu berbeda jauh. "Waktu karena helm dan SIM dan bayar di sini juga, tapi kena Rp170 ribu. Untung juga sekarang kenanya lebih murah. Ini sih biasa, petugas main tembak aja ke kita," tuturnya.

Ketika Media Indonesia menelusuri, cukup sulit mendapat informasi terkait dengan sanksi pelanggaran lalu lintas di Kejari Jakarta Barat. Tidak seperti di Kejari Jakarta Selatan yang sudah menerapkan Aplikasi Pelanggar Lalu Lintas (Apel), di Kejari Jakarta Barat proses itu masih manual. Polri menilai tidak adanya standar baku nilai denda tilang disebabkan kejari belum menerapkan tabel denda meski sistem tilang elektronik sudah berlaku. Menurut Ombudsman RI, 269 wilayah belum menerapkan tabel denda, termasuk DKI Jakarta.

Komentar