Polkam dan HAM

Pimpinan DPR akan Libatkan Baleg Bentuk Pansus Hak Angket KPK

Jum'at, 19 May 2017 20:19 WIB Penulis: Astri Novaria

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

KETIDAKJELASAN fraksi-fraksi di DPR menyikapi upaya pembentukan panitia khusus (pansus) angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memupuskan terbentuknya pansus tersebut. Seperti tidak mau dipermalukan pimpinan DPR akan melibatkan Badan Legislasi (baleg) dalam pembentukan pansus angket KPK tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan, Jumat (19/5) di Gedung DPR RI Jakarta. "Kita akan melibatkan Baleg DPR RI dalam pembentukan pansus angket terhadap KPK," ujarnya. Hal ini, menurut Taufik, dibutuhkan karena undang-undang yang dipakai sebagai dasar pembentukan pansus masih multi tafsir.

"Ini kembali kepada sikap dan keputusan politik. Kemarin saya katakan, di tata tertib memang seperti itu, tapi kan kita belum membedah bagaimana yang di UU MD3. Maka nanti kita akan libatkan baleg, yang dimaksud kriteria semua unsur fraksi itu seperti apa. Ini bukan pada posisi perlu tidaknya hak angket, tapi kita harus sama-sama menjaga, mengawal agar jangan cacat mekanisme," ujar Taufik.

Taufik menambahkan yang mesti dipikirkan sekarang bukan lagi wacana bisa atau tidak pansus dibentuk apabila tidak semua fraksi mengirimkan orang-orangnya ke dalam pansus tersebut. Tetapi bagaimana supaya DPR bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Tadi sempat saya diskusi dengan Pak Ketua (Setya Novanto), cobalah, pimpinan kan hanya bisa memfasilitasi. Mungkin standing point saya sebagai unsur PAN, sudah ada garis partai. Tapi sebagai pimpinan tentu harus kita kedepankan agar proses ini bisa berjalan dengan baik, prosuderal sesuai payung hukum yang ada. Maka kita akan minta Baleg untuk menganalisis mana dan bagaimana dan bukan hanya untuk kepentingan politik di hak angket," tandasnya.

Sejauh ini, dari sepuluh fraksi di DPR hanya fraksi PKS yang baru tegas menyatakan sikap. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ansory Siregar yang menyampaikan sikap resmi PKS tersebut saat sidang paripurna, Kamis (18/5) kemarin. Sembilan fraksi lainnya belum secara resmi menyatakan sikap untuk mengirimkan atau tidak mengirimkan anggotanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, usulan angket muncul setelah persidangan perkara korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tipikor pada tanggal 30 Maret 2017. Pada saat itu, penyidik KPK mengatakan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani, mengaku ditekan anggota Komisi III DPR agar mencabut berita acara pemeriksaan yang isinya tentang pembagian uang korupsi KTP elektronik ke anggota DPR.

Tekanan itu disebut dilakukan Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsuddin (Golkar), Desmod J Mahesa (Gerindra), Masinton Pasaribu (PDIP) dan Sarifuddin Sudding (Hanura).

Komisi III pun memunculkan angket untuk meminta bagian rekaman pemeriksaan Miryam oleh KPK yang menyebutkan tekanan tersebut. KPK menolak memberikannya karena bisa menghambat pengungkapan kasus korupsi KTP elektronik.

Setidaknya, fraksi di DPR memiliki waktu 60 hari, sejak hak angket disahkan pada 28 April 2017, untuk segera menyerahkan nama anggotanya ke dalam pansus angket. (OL-3)

Komentar