Ekonomi

Menyalahgunakan Data Nasabah, Pegawai Pajak Bisa Kena Pidana

Jum'at, 19 May 2017 19:54 WIB Penulis: Andhika Prasetyo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah untuk Kepentingan Perpajakan sudah diterbitkan. Pegawai pajak yang menyalahgunakan data nasabah pun siap-siap akan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau aparat pajak benar dalam melakukan tugasnya, itu tidak bisa mencari-cari masalah. Tapi kalau dia menyalahgunakan, bahkan membuka rahasia, itu pidana," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).

Darmin menambahkan, walaupun bendahara negara (Kementerian Keuangan) maupun jajarannya memahami hukum Perppu keterbukaan informasi pajak, tetap saja tidak boleh disalahartikan. Dia mengimbau Kemenkeu menyiapkan aturan pelaksana yang nantinya bakal mencakup kewenangan pelaporan data yang bukan ke perorangan, tapi langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak.

"Jadi bagaimana caranya, supaya otomatis DJP (yang mendapatkan data itu), bukan pejabat pajak. Nah ini akan diatur. Kami tahu, orang takut juga kalau data dia dibuka," papar Darmin.

Sekadar informasi, beleid Perppu Keterbukaan Informasi yang didapatkan dari laman resmi peraturan.go.id Kemenkumham, terdapat 10 pasal. Beberapa pasal memang patut digarisbawahi.

Misalnya pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan Ditjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) yang melaksakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi. (MTVN/X-12)

Komentar