Polkam dan HAM

Demokrasi Hanya Jadi Alat Rebut Kekuasaan

Jum'at, 19 May 2017 19:44 WIB Penulis: Erandhi Hutomo Saputra

Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah. MI/ BARY FATHAHILAH

MOMENTUM peringatan 109 tahun Hari Kebangkitan Nasional sekaligus 19 tahun reformasi ditandai dengan menjauh demokrasi dari nilai-nilai kebangsaan. Demokrasi yang seharusnya menjadi cara untuk hidup berdampingan dan meraih kesejahteraan saat ini justru dimaknai amat sempit sebagai alat untuk mencapai kekuasaan.

Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah menyebut demokrasi sebagai alat mencapai kekuasaan itu sangat nyata terjadi di Pilkada, khususnya Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Demokrasi hanya dilihat sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan melalui suara, yang penting menang," ujar Otto dalam diskusi publik dan peluncuran buku 'Ekologi Demokrasi' di Jakarta, Jumat (19/5).

Penyalahgunaan demokrasi itu, lanjut Otto, mengakibatkan ekosistem kehidupan masyarakat yang terbiasa hidup beragam menjadi goyah. 'Pemenang' dari demokrasi yang seperti itu tidak peduli dengan kehidupan beragam yang rusak akibat pemikiran pragmatis yang sekedar perhitungan menang dan kalah.

"Tidak ada sekarang yang menggunakan demokrasi untuk menciptakan ekosistem yang harmonis, semuanya pertarungan tanpa aturan," cetusnya.

Untuk membendung agar kerusakan ekosistem kehidupan beragam tidak meluas, perlu kesadaran dari masyarakat untuk belajar dan mulai menghargai perbedaan. Dimulai dari diri sendiri dan diimplementasikan kepada lingkungan sekitar.

Peneliti senior LIPI Mochtar Pabotinggi berpendapat senada. Ia mengatakan untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, pihak-pihak intoleran memanfaatkan demokrasi sebagai panggung untuk melawan nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Justru yang terjadi adalah melakukan politisasi agama dengan menafikan nilai kebangsaan.

"Sasaran utama politisasi agama itu hendak menghancurkan negara bangsa, ini begitu mengancam karena sebetulnya yang namanya bangsa itu titik kulminasi politik tertinggi," ucapnya.

Mencampakkan nilai kebangsaan itu, kata Mochtar, merupakan tindakan yang sangat pandir. "Kalau diteruskan primordialisme dan populisme itu kita bisa pecah menjadi 10 negara paling tidak dan itu konyol. Harus kita lawan dengan tegas, kalau kita biarkan kita berdosa," tegasnya. (X-12)

Komentar