Ekonomi

Subsidi Dicabut bila Rumah FLPP tak Tepat Sasaran

Jum'at, 19 May 2017 19:15 WIB Penulis: Adhi M Daryono

Pembangunan perumahan bersubsidi di Jatirunggo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

PEMERINTAH melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengancam bakal mencabut subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat yang diketahui melanggar ketentuan penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Seperti diketahui, KPR FLPP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan gaji maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun. Selain itu, pengajuan KPR FLPP adalah untuk rumah pertama dan wajib dihuni oleh debitur dan tidak disewakan bahkan dijual lagi ke pihak lain.

"Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) rutin mengecek ke lapangan, PPDPP juga mempunyai program mengecek debitur yang setelah akad, apakah huniannya kosong, dikontrakkan. PPDPP menegur ke bank, bank menegur debitur yang menyewakan atau meninggalkan rumah," ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti di Jakarta, Jumat (19/5).

Menurut Lana, sebetulnya masyarakat bisa ikut melaporkan aktif jika ada rumah FLPP yang tidak tepat sasaran, entah itu dikontrakan atau bahkan dijual lagi. "Masyarakat bisa ikut berperan melaporkan jika ada yang tidak tepat sasaran atau tidak digunakan," kata Lana.

Direktur Utama PPDPP Budi Hartono menambahkan, jika terjadi 'pelanggaran', pemerintah bakal mencabut subsidi KPR FLPP dan membebankan biaya angsuran serta bunganya seperti pada umumnya. Hal itu dilakukan karena syarat minimal gaji dan penghunian rumah tidak sesuai dengan saat pengajuan kredit.

"Angsuran katakan Rp700.000 (per bulan) lalu kita tarik (subsidinya) maka akan jadi lebih mahal dua kali lipatnya lagi," kata Budi.

Rumahnya sendiri akan tetap menjadi hak milik dari debitur selama cicilan angsuran lancar. Hanya saja beban cicilan dipastikan tidak akan disubsidi lagi akibat penyimpangan yang dilakukan oleh debitur.

Hingga 17 Mei 2017, dana FLPP yang sudah dicairkan sebesar Rp439 miliar. Tahun ini Kementerian PUPR menganggarkan Rp27,3 triliun untuk penyaluran bantuan perumahan. Anggaran tersebut terbagi untuk bantuan KPR melalui skema FLPP sebesar Rp11,4 triliun, subsidi selisih bunga sebesar Rp3,7 triliun, bantuan uang muka Rp2,2 triliun. (X-12)

Komentar