Polkam dan HAM

Muhammadiyah: Tantangan Besar Membumikan Pancasila

Jum'at, 19 May 2017 18:41 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani

Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. MI/RAMDANI

SEKRETARIS Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyatakan hadirnya gerakan untuk mengganti Pancasila menjadi tantangan bagi semua kalangan.

Dalam paparannya pada diskusi Halaqah Kebangsaan NU dan Muhammadiyah, Mu'ti menuturkan, gerakan Hizbut Tahrir (HT) masuk ke Indonesia sebagai konsekuensi dari arus globalisasi. Gerakan-gerakan HT pun cenderung mudah masuk ke masyarakat karena kedekatan historis Indonesia dengan Timur Tengah.

Ia melanjutkan, saat ini yang menjadi tantangan terbesar ialah bagaimana membumikan kembali Pancasila untuk membangun kesadaran bahwa Pancasila sudah mengakomodasi seluruh kepentingan umat dan golongan tanpa terkecuali.

"Kita harus membangun kembali kesadaran masyarakat bahwa Pancasila adalah ideologi yang nilai luhurnya mengakomodasi keseluruhan. Saat ini tantangan terberat kita bagaimana menjelaskan dan menyadarkan hal itu kepada masyarakat luas terutama generasi muda," ungkap Mu'ti di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (19/5).

Menurut Mu'ti, dilihat dari nilai Islam, Pancasila sudah memenuhi nilai-nilai yang terkandung di dalam Alquran. Hal itu perlu dibumikan kembali pada generasi muda yang ikut serta pada arus gerakan anti-Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia.

Generasi muda pun menjadi yang paling terancam karena masa-masa muda yang digunakan untuk mencari identitas dan jati diri justru dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menanamkan ideologinya.

Terlebih lagi kini pandangan generasi muda tak lagi menghormati dua organisasi berbasis Islam terbesar yakni NU dan Muhammadiyah. "NU dan Muhammadiyah dikampanyekan pandangannya sudah usang. Lalu mereka mencoba menawarkan hal-hal kebaruan dan mudah diterima," ujarnya.

Upaya lain untuk mencegah berkembangnya gerakan HTI, menurut Mu'ti, ialah menjalankan secara maksimal bentuk demokrasi di Indonesia. HTI dapat menyusup ke generasi muda dinilai dengan memanfaatkan kegiatan demokrasi yang kebablasan.

Dalam kesempatan sama, Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini mengungkapkan gerakan ekstrimis bisa muncul akibat ketimpangan sosial dan ekonomi Indonesia yang semakin tinggi. Karena itu, kuncinya tak hanya pada penanaman kembali ideologi dan ajaran agama yang sesuai tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi ini bukan semata urusan lintas agama. Saya sudah menyampaikan di Istana juga saat bertemu Presiden. Presiden pun mengakui hal tersebut. Kaum teknokrat kita harus memikirkan paket kebijakan yang bisa langsung mengena di masyarakat," tuturnya. (X-12)

Komentar