Megapolitan

Gusdurian Depok Sesalkan Walikota yang Melarang JAI Beribadah

Jum'at, 19 May 2017 17:35 WIB Penulis: RO/MIOL

Satpol PP berjaga di area Masjid Al-Hidayah yang menjadi tempat ibadah jamaah Ahmadiyah dan telah disegel saat aksi jihad menolak kegiatan Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Depok, Jawa Barat.MI/ BARY FATHAHILAH

JARINGAN Gusdurian Depok menyesalkan tindakan Walikota Depok yang melarang warga negara melaksanakan ibadah secara damai di rumah ibadahnya dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Sawangan. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap konstitusi dan hukum yang menjamin setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah.

Pernyataan sikap yang disampaikan tersebut menurut Muhammad Subhi, Koordinator Jaringan Gusdurian Depok dalam rilisnya merupakan respons adanya surat pelarangan yang diterbitkan oleh Walikota Depok Mohammad Idris pada 9 Mei 2017. Dalam surat itu menyebutkan perihal pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al Hidayah Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat.

Walikota menyatakan pelarangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan Jemaat Ahmadiyah Sawangan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, pada 8 Mei 2017 Walikota Depok bersama sejumlah pimpinan instansi pemerintah di Kota Depok mendatangi Masjid Al Hidayah guna memastikan warga JAI melaksanakan isi surat di atas.

"Kami menyayangkan tindakan Walikota Depok yang mendasarkan pelarangan tersebut karena desakan sebagian warga yang mengatasnamakan umat Islam. Kami berpandangan bahwa bahwa setiap kebijakan negara harus didasarkan pada hukum dan bukan pada tekanan pihak-pihak tertentu di luar koridor hukum," ujar Subhi.

Untuk itu, Jaringan Gusdurian meminta Pemerintah Depok bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi berbagai perbedaan keyakinan di tengah masyarakat. "Kami meminta agar Pemerindah Kota Depok menempatkan diri pada posisi yang netral dan adil dalam menjamin setiap keyakinan warga Depok termasuk keyakinan warga JAI yang dinilai berbeda oleh sebagian masyarakat."

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani pada 9 Mei itu, Jaringan Gusdurian juga meminta agar Pemerintah Depok dapat menjamin perlindungan keamanan kepada setiap warga termasuk warga JAI atas jiwa, harta, bangunan termasuk keamanan dalam menjalankan kegiatan keagamaan di tempat ibadahnya sendiri.

"Kami menghimbau agar setiap umat beragama di Kota Depok mendukung segala upaya yang mengarah pada penciptaan suasana toleransi dan saling menghormati antar umat beragama dalam menjalankan agama dan keyakinannya secara damai serta menghindari tindakan destruktif yang bertentangan dengan hukum," pungkasnya.(OL-3)

Komentar