Ekonomi

Pertama Kali, BPK Berikan Opini WTP kepada Pemerintah Pusat

Jum'at, 19 May 2017 16:59 WIB Penulis: Andhika Prasetyo

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

BADAN Pemeriksa keuangan (BPK), untuk pertama kalinya, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun anggaran 2016. Opini WTP merupakan kali pertama terjadi sejak penyampaian LKPP dimulai pada 2004 silam.

Ketua BPK Moerhamadi Soerja Djanegara mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pihaknya dengan yakin menyatakan LKPP 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritahan.

Dengan kata lain, lanjutnya, opini tersebut diberikan karena pemerintah mampu menyelesaikan hampir semua hasil temuan lembaga auditor negara pada tahun lalu.

"Dengan demikian, kami menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak 2004," ujar Moerhamadi dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Jumat (19/5)

Hasil pemeriksaan LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN).

"Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL atau 9% dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL atau 7%,” tuturnya.

Beberapa hal yang menjadi temuan dalam LKPP 2016 adalah pengelolaan pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) pada 46 Kementerian/Lembaga (K/L) belum sesuai ketentuan, pengembalian pajak 2016 senilai Rp1,15 triliun yang tidak memperhitungkan piutang pajak senilai Rp879,02 miliar.

Namun, ia menyebutkan temuan-temuan itu tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016 yang secara umum dinyatakan WTP.

“Walaupun tidak berpengaruh, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan yang ada sehingga penyajian pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang akan baik,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatkan pemerintah sangat menghargai pandangan yang diberikan BPK karena tujuannya adalah memperbaiki kualitas laporan akuntabilitas yang ada.

“Saya berterima kasih kepada semua pihak, dengan usaha keras kita beberapa bulan terakhir WTP bisa diperoleh. BPK tentunya yakin bahwa yang dilakukan pemerintah memang sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang baik. Saya yakin ini akan memperbaiki cara kita untuk mengelola keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.

Terkait masih adanya temuan, walaupun tidak berpengaruh langsung terhadap opini WTP yang diperoleh, ia tetap menganggap hal itu adalah sesuatu yang serius dan harus ditindaklanjuti. "Temuan itu dianggap tidak material. Meski begitu, pemerintah tetap menganggap serius." (X-12)

Komentar