Polkam dan HAM

Kejaksaan Resmi Ajukan Banding Kasus Ahok

Jum'at, 19 May 2017 16:39 WIB Penulis: Arga Sumantri

MI/Ramdani

KEJAKSAAN resmi mengajukan banding terkait vonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama. Banding sudah dilayangkan sebelum masa tenggat pengajuan banding habis.

"Waktu berpikir selama tujuh hari (seusai vonis) sudah terlewati. Dan sebelum tujuh hari, jaksa penuntut umum sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi," kata Jaksa Agung M Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (19/5).

Prasetyo mengatakan, banding harus diajukan karena kubu Ahok, mengajukan banding. Hal itu, kata dia, bagian dari prosedur operasional standar (SOP).

Prasetyo mengatakan, sikap mengajukan banding juga sebagai langkah antisipasi kejaksaan. Siapa tahu, kata dia, kubu Ahok tidak puas dengan banding dan melanjutkannya ke kasasi.

"Kalau jaksa tak banding, tak bisa kasasi juga mengimbangi langkah mereka," ungkap Prasetyo.

Alasan lainnya, kata dia, JPU ingin menguji ketepatan pasal mana yang memang harus diterapkan dalam perkara Ahok. Mengingat, antara tuntutan dan vonis ada perbedaan kualifikasi pasal yang dibuktikan.

"Ini harus diuji. Ini menyangkut masalah kebenaran hakiki dan profesionalitas jaksa penuntut umum," terang dia.

Prasetyo meminta publik membiarkan hukum berjalan sesuai koridornya. Ia mengimbau agar seluruh pihak menghormati perkara ini sebagai proses hukum yang sedang berjalan.

Pada Selasa (9/5), hakim memvonis Ahok lebih berat daripada tuntutan jaksa. Ahok divonis dua tahun penjara lantaran terbukti melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Adapun jaksa hanya menjerat Ahok dengan Pasal 156 KUHP dan mengenyampingkan Pasal 156a KUHP karena diperlukan bukti niat dari si pelaku. Perbuatan Ahok hanya dinilai meresahkan masyarakat. Jaksa hanya menuntut Ahok satu tahun penjara dan dua tahun masa percobaan. (MTVN/X-12)

Komentar