Ekonomi

Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6,1% di 2018

Jum'at, 19 May 2017 15:30 WIB Penulis: Andhika Prasetyo

ANTARA

DI tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, kinerja perekonomian Indonesia daIam beberapa tahun terakhir masih terjaga dan tumbuh dalam tingkat yang cukup baik. Pemerintah pun optimis situasi tersebut akan terus berlanjut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mencanangkan target pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni di kisaran 5,4% hingga 6,1%, untuk tahun anggaran 2018.

“Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan dan juga daerah-daerah lain yang masih tertinggal,” ujar Sri Mulyani saat menyampaikan pengantar dan keterangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2018 dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (19/5).

Ia mengungkapkan target tersebut wajib dicapai guna mengatasi ketimpangan horizontal yang saat ini masih terjadi, di mana perekonomian masih sangat terpusat di Jawa yang mencakup hampir 60% dari total PDB.

“Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan juga masih rentan terhadap siklus harga komoditas. Kesenjangan antara kota dan desa harus terus diatasi,” tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Sampaikan Pengantar Kebijakan Fiskal 2018

Sasaran ambisius mencapai 6,1% bukan hal yang mustahil untuk diraih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan ekonomi harus dirancang dan diarahkan untuk membangun fondasi dari target tersebut.

“APBN harus kredibel dan fleksibel agar efektif dalam mengelola dan menjaga perekonomian. APBN harus dijaga dari penyakit inefisiensi, pemborosan dan korupsi yang mengkhianati dasar bernegara yang baik dan akuntabel,” tegas perempuan yang pernah menjabat sebagai Managing Direcor of World bank itu.

Dari sisi sektoral, lanjutnya, sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja perlu didorong, sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

“Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh, untuk itu penguatan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien dan berbasis pada sektor pertanian dan pertambangan perlu didorong dan dikembangkan,” paparnya.

Pemerintah akan terus mendorong industri manufaktur, konstruksi serta industri jasa termasuk perkembangan industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatifdan regulasi yang kondusif.

Konsumsi rumah tangga yang sejauh ini selalu menjadi penopang utama dalam pertumbuhan ekonomi juga harus dijaga. Caranya, lanjut ibu tiga anak itu, adalah dengan menjaga laju inflasi dalam negeri pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat.

“Pada 2018, pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5%. Tingkat inflasi yang rendah tidak saja mendorong perekonomian domestik untuk menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tetapi juga akan menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan pada akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka,” sambungnya.

Dalam rangka pengendalian inflasi, pemerintah pun siap menjaga keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan. Guna menjaga ketersediaan pasokan barang, khususnya pangan, kapasitas produksi nasional juga akan terus ditingkatkan.

“Pemerintah tetap mengalokasikan subsidi pangan dan dana cadangan pangan yang digunakan untuk penyediaan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Peran aktif Pemerintah Daerah juga diperlukan untuk menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah. Pemerintah akan selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk mendukung pengendalian inflasi,” terang Sri Mulyani.

Perekonomian Indonesia, pada 2018, imbuhnya, masih akan dipengaruhi perkembangan sektor keuangan global. Berbagai ketidakpastian ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan di Eropa, penyesuaian pembangunan di Tiongkok dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat akan mempengaruhi kondisi instrumen-instrumen keuangan di pasar domestik, termasuk di antaranya adalah pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan.

“Tetapi jika mendapat dukungan dari perbaikan kinerja perekonomian nasional, terjaganya laju inflasi dan nilai tukar, maka tekanan-tekanan yang berasal dari ketidakpastian perekonomian global diharapkan dapat diminimalisasi,” tandasnya. (OL-6)

Komentar