Humaniora

Pantau Penerimaan Siswa Baru

Jum'at, 19 May 2017 02:46 WIB Penulis: Syarief Oebaidillah

ANTARA/Septianda Perdana

PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah dasar dan menengah akan dimulai pada Juni mendatang.

Kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan memungut biaya, potensi praktik pungutan liar (pungli) dan ketidakadilan diperkirakan akan mewarnai proses PPDB.

Oleh karena itu, kalangan masyarakat diminta memantau proses PPDB.

Demikian juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) harus menyelaraskan kebijakan agar penerimaan siswa baru terpantau.

Selain itu, kebijakan baru terkait dengan PPDB harus diperkuat agar pelaksanaannya efektif.

Demikian terungkap dalam diskusi publik mengenai kebijakan baru Kemendikbud dan Kemenag tentang PPDB yang digelar Indonesia Corruption Watch, kemarin.

Kebijakan itu tertuang dalam Permendikbud No 17/2017 dan Pedoman PPDB bagi Madrasah.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) Febri Hendri mengatakan kebijakan larangan pungutan saat PPDB atau kepada siswa pindahan oleh sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) itu baik.

Pasal yang terdapat dalam larangan tersebut dapat menjadi acuan dalam menjerat sekolah, dinas pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan anggota DPRD yang mencoba menarik keuntungan dari proses itu.

"Kami mengapresiasi permendikbud. Namun, implementasinya harus dipantau apakah berjalan baik," kata Febri yang juga Koordinator Monitoring Publik ICW. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat dan Tim Saber Pungli untuk turun memantau proses PPDB.

Ia juga mengusulkan kepada Kemenag untuk membuat peraturan yang sama dengan Kemendikbud.

Sebab, kata dia, pedoman yang dibuat Kemenag kurang tegas mengatur soal larangan dan sanksi.

"Sepanjang pemantauan kami, di madrasah juga banyak terjadi pungutan," ujarnya.

Manipulasi dokumen

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid mengungkapkan, berdasarkan pentauan pada PPDB tahun lalu, pemerintah perlu mewaspadai berbagai praktik pungutan yang dimnta kepada orangtua calon siswa, di antaranya uang formulir, uang map, uang pendaftaran, dan uang bangunan.

Menurutnya, kompetisi memasuki sekolah bermutu memicu kesenjangan dan penyelewengan dengan meloloskan siswa yang tidak memenuhi kriteria.

Penyimpagan antara lain terjadi melalui manipulasi dokumen surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan dokumen prestasi.

Kemudian, percaloan oleh pihak sekolah, dinas pendidikan, dan LSM, intervensi dari DPRD, pemerasan, dan praktik suap.

Di sisi lain, Staf Biro Hukum Kemendikbud Hartono mengatakan pemerintah daerah harus memastikan dalam PPDB sekolah wajib menerima siswa baru dari keluarga kurang mampu.

SMA dan SMK serta sederajat minimal harus menerima 20% dari keluarga kurang mampu.

(H-2)

Komentar