Humaniora

Bersatu Pangkal Kebangkitan

Jum'at, 19 May 2017 04:45 WIB Penulis: Ghani Nurcahyadi

Ilustrasi----MI

PARA pendiri bangsa menyepakati kelahiran Budi Utomo pada 20 Mei 1908 sebagai awal kebangkitan nasional. Alasannya, Budi Utomo merupakan organisasi sosial pertama yang dibentuk anak bangsa. Karakteristik perjuangannya mengedepankan dialog alias tanpa senjata dan mempersatukan berbagai pergerakan yang bersifat kedaerahan.

Semangat perjuangan Budi Utomo yang telah berusia lebih dari seabad itu tampaknya tetap kontekstual di masa kita hidup sekarang. Jika dulu kita berseteru dengan penjajah asing yang datang ke Tanah Air, sekarang kita berselisih dengan sesama warga. Meskipun demikian, strategi yang dikedepankan seharusnya tetaplah sama, yakni mengutamakan dialog dan persatuan bangsa.

Seperti kita ketahui, perkembangan politik nasional akhir-akhir ini cukup memanas, terutama di masa pilkada Jakarta. Dari layar kaca hingga media sosial, ‘perang’ kata dan tulisan terus mewarnai. Demonstrasi dari kelompok pro dan kontra sering memacetkan lalu lintas.

Sekarang musim pilkada telah usai. Untuk menyetop gesekan antarkelompok di masyarakat, Presiden Joko Widodo mengajak dialog sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5). “Jangan saling menghujat karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekkan karena kita ini adalah saudara. Jangan saling memfitnah karena kita ini adalah bersaudara. Jangan kita saling mendemo. Habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu,” kata Presiden.

Seruan Presiden itu semakin pas dalam menyambut Hari Kebangkitan Nasional. Sudah waktunya sekarang kita bahu-membahu dan menyingsingkan lengan baju untuk membangun bangsa. Bagaimana Indonesia dapat bangkit dari ketertinggalan bila rakyatnya selalu saja bertikai satu dengan yang lain?

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga meminta semua elemen bangsa menahan diri dan mengedepankan persatuan untuk menghindari disintegrasi bangsa. “Saya mengajak semua pihak saling menahan ucapan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat,” ucapnya.

Para pemuka agama pun sepakat. Ketua MUI Maruf Amin sepenuhnya mendukung seruan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia meminta ada upaya menghentikan konflik. Jika hendak menyampaikan aspirasi, masyarakat disarankan menempuh jalur yang sesuai dengan hukum dan berakhlak mulia.

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Henriette T Hutabarat-Lebang setuju bahwa jangkauan tokoh agama ke akar rumput efektif mencegah konflik. Pihaknya berjanji menggiatkan khotbah dan pertemuan yang menekankan nilai kebangsaan dan kesatuan. Lewat proses itu, ia berharap masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengingatkan pentingnya menjaga toleransi. Menurutnya, umat tidak boleh terpecah hanya karena urusan pilkada. Beda pilihan itu biasa. Yang paling penting, jangan sampai menimbulkan perpecahan.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri sangat menyadari kekhawatiran munculnya perpecahan umat beragama karena isu agama memang berpotensi untuk hal tersebut. Pihaknya mendukung langkah penegakan hukum untuk mencegah disintegrasi bangsa.

Keberagaman

Dalam persatuan tidak bermakna semua warga mesti seragam. Faktanya, setiap orang berbeda. Tidak salah ketika para pendiri bangsa ini akhirnya menetapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman seharusnya tidak melulu membuat perpecahan, tetapi tidak mustahil dapat merajut persatuan yang kukuh.

Karena itu, bangsa Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan para pejuang yang tidak mementingkan latar belakang kesukuan dan agama. “Indonesia yang kita kenal memiliki semangat toleransi dan mengedepankan kesetiakawanan,” tutur Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.

Namun, ketika toleransi atas keberagaman terancam, imbuh Surya, negara harus tegas dan tidak boleh ragu menghadapi kelompok-kelompok intoleran. Soalnya, masyarakat kini sedang mengalami kerisauan akibat tekanan dari kelompok intoleran yang menunjukkan sikap mereka menafikkan keberagaman di masyarakat.

Begitu pula bila ada ancaman terhadap dasar negara kita, Pancasila. Mengancam Pancasila bermakna pula bahaya bagi keberagaman. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyokong upaya pemerintah menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. “Bila ada ormas yang bertujuan mengubah Pancasila, tidak boleh dibiarkan. Radikalisme adalah ancaman yang menghancurkan budaya damai, sopan, dan santun bangsa Indonesia,” ujarnya dengan tegas.

Seluruh masyarakat Indonesia tidak boleh tinggal diam bila ada aksi sekelompok orang yang berusaha mengoyak rasa persatuan dan kesatuan. Dalih Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid, kalau tidak dilawan, Indonesia akan terpecah dan terjadi konflik. Bentuk perlawanannya ialah kembali pada ajaran agama yang mengedepankan kepada kemanusiaan, berdialog antarsesama umat, mengayomi, dan tidak ingin menang sendiri.

Pemerintah harus memperhatikan tiga persoalan utama yang menimbulkan masalah intoleransi, yaitu pendidikan, ekonomi, serta hukum dan penegakannya. Menurut penggagas Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bineka dan Inklusif (AUI) R Yando Zakaria, persoalan intoleransi dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, ketidakadilan termasuk pemerataan sumber daya alam, dan masih banyak peraturan yang belum mengimplementasikan semangat keberagaman.

Untuk itu, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk unit kerja pemantapan ideologi Pancasila di segi pendidikan. Dari aspek ekonomi, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan ekonomi baru untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dari aspek hukum,
pemerintah memastikan proses hukum terhadap pelaku tindakan kekerasan yang mengancam keberagaman dan toleransi akan ditegakkan. Semoga dengan langkah-langkah tersebut Indonesia dapat bersatu dan bangkit menatap masa depan yang lebih baik lagi. (S-4)

Komentar