Humaniora

Pembentukan Komisi Disabilitas Mendesak

Jum'at, 19 May 2017 01:31 WIB Penulis: Ric/H-2

MI/Ramdani

PEMERINTAH diingatkan lagi agar membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) karena penyelesaian masalah disabilitas tidak bisa hanya dilakukan satu kementerian.

Badan independen diharapkan dapat memastikan hak penyandang disabilitas dipenuhi kementerian terkait.

Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia Mahmud Fasa mengatakan KND juga perlu dibentuk sebagai mandat Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selama ini, Kementerian Sosial menjadi tempat para penyandang disabilitas dalam mengadukan sekaligus meminta penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi.

Padahal, diskriminasi dan pemenuhan hak mereka terdapat di berbagai aspek, antara lain kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan hukum.

"Karena itu, kami minta Presiden agar memenuhi amanat UU tersebut, yang meminta dalam tiga tahun KND sudah harus terbentuk dengan peraturan presiden khusus," kata Mahmud di sela-sela Pawai Kebangkitan Nasional Penyandang Disabilitas yang dilakukan dari Tugu Monas menuju Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Meski masih ada tenggat dua tahun lagi untuk pembentukan KND, ujarnya, tetap diperlukan persiapan lebih awal untuk menyelesaikan masalah administrasi hingga menentukan letak kantor KND.

Mahmud dan 14 koalisi yang ikut dalam pawai tersebut juga meminta agar anggota KND independen.

"KND harus seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Berdiri independen dan anggaran disusun sendiri agar tidak ada intervensi program dari pemerintah," katanya.

Menurut Mahmud, bila program KND independen, organisasi itu dapat menjadi instrumen untuk menilai kinerja kementerian atau lembaga lain dalam mengakomodasi kebutuhan penyadang disabilitas.

Komentar