Humaniora

Ratusan Penyandang Disabilitas Tuntut Dibentuk Komnas Disabilitas

Kamis, 18 May 2017 13:32 WIB Penulis: Intan Fauzi

ANTARA

RATUSAN penyandang disabilitas berunjuk rasa di depan Istana Negara untuk menuntut Presiden Jokowi segera membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND). Pembentukan KND sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Pemca), Ariani Soekanwo mengatakan, berbagai rangkaian pertemuan sudah digagas. Namun sejauh ini belum ada keputusan yang menggembirakan dari pemerintah.

"Ada 18 ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan pasca pengesahan UU Penyandang Disabilitas, yang salah satunya adalah pembentukan KND melalui Peraturan Presiden (Perpres)," ucap Ariani di depan Istana Negara, Gambir, Jakarta Kamis (18/5).

Keberadaan KND sangat diperlukan sebagai intervensi dalam struktural pemerintahan yang fokus untuk mengurusi isu disabilitas yang dalam UU Penyandang Disabilitas bersifat multisektor. Usulan KND juga tak lepas dari aspirasi masyarakat penyandang disabilitas.

Ariani meminta Perpres tentang KND agar dibentuk segera, paling lambat Mei 2019. Urgensi pembentukan Perpres tentang KND diatur dalam Pasal 149 UU Penyandang Disabilitas.

"Di situ menyebutkan bahwa KND harus sudah dibentuk paling lambat 3 tahun setelag UU Penyandang Disabilitas dibentuk. Sehingga masih tersisa dua tahun untuk segera membentuk Perpres KND," tegas Ariani.

Selain meminta Perpres dikeluarkan, Ariani dan penyandang disabilitas lainnya meminta KND didirikan sebagai lembaga independen dan nonstruktural. "Sehingga berwenang mengusulkan program dan anggaran secara mandiri melalui jabatan Sekretaris Jenderal di KND," ucapnya.(OL-3)

Komentar