Humaniora

RUU Sawit Dinilai Tabrak UU Lingkungan

Kamis, 18 May 2017 10:06 WIB Penulis: Richaldo Y Hariandja

ANTARA/Nova Wahyudi

UPAYA pembenahan tata kelola usaha di kawasan hutan dan perkebunan agar berkelanjutan terancam gagal jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan dibahas dan disahkan.

Isi RUU tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Hal itu antara lain dapat dilihat pada pasal 23 RUU tersebut yang memutihkan ketelanjuran usaha kebun sawit di kawasan gambut.

Itu jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang menjadi turunan dari UU No 32/2009.

"Dalam PP gambut dinyatakan setiap orang dilarang untuk membuka perkebunan baru dan menghentikan aktivitas perkebunan yang sudah ada sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan budi daya lahan gambut. Namun, jika RUU ini disahkan, aturan itu tidak berlaku lagi," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Center of Environmental Law (ICEL) Henri Subagyo dalam diskusi mengupas RUU Perkelapasawitan di Jakarta, kemarin (Rabu, 17/5).

Selain itu, lanjut dia, RUU itu berpotensi mengancam rencana moratorium lahan sawit yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden sendiri meminta agar moratorium lahan sawit dilakukan agar para pengusaha ataupun petani dapat melakukan intensifikasi ketimbang ekstensifikasi lahan sawit mereka.

Oleh karena itu, kata Henri, pihaknya meminta pemerintah dan DPR agar menjalankan instruksi presiden itu ketimbang membuat RUU Perkelapasawitan.

"Lagi pula, tidak ada pengaturan yang spesifik dalam RUU ini. Semua sudah dibahas di UU kehutanan, perkebunan, dan lingkungan hidup," imbuh dia.

Ia menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap kekeliruan RUU inisiatif DPR tersebut dengan menolak tahap pembahasannya.

Jamin lingkungan
Saat dihubungi secara terpisah, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bambang Hendroyono menyatakan belum membaca draf RUU tersebut. Meskipun demikian, dirinya menjamin setiap UU yang akan dibentuk akan berwawasan lingkungan dengan mengacu pada UU No 32/2009.

"Undang-undang (PPLH) kita ini sudah sangat baik. Sesuai dengan roh UUD 45, bahwa kita akan menjamin lingkungan yang baik bagi setiap warga negara. Jadi akan dipastikan agar setiap regulasi dan kebijakan akan mengacu pada UU PPLH ini," ucap dia.

Bambang pun menyatakan keseriusan pemerintah dalam menjaga dan memperbaiki tata kelola lingkungan hidup akan dibuktikan dengan perpanjangan moratorium izin usaha di hutan primer dan lahan gambut yang akan ditandatangani presiden tidak lama lagi.

Secara prinsip, menurutnya, semua kementerian telah sepakat untuk melakukan perpanjangan moratorium tersebut. "Tinggal admistrasinya saja, semua sudah setuju dan siap. Kami percaya ini sejalan dengan semangat memperbaiki tata kelola lingkungan kita," tukas dia.(H-3)

Komentar